Perikanan
Home Perikanan
Kerjasama Perikanan Tangkap dalam Zona Ekonomi Eksklusif
JMOL. Pengaturan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS 1982 terdapat pada bagian (bab) V yang terdiri dari 21 pasal, yang mayoritas mengatur...
Indikator Perikanan Alami Kemunduran, KNTI Desak Pemerintah Fokus kepada Nelayan
JMOL. Memasuki tahun akhir pemerintahan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah harus mulai fokus dalam upaya memastikan kesejahteraan nelayan. Kesempatan ini didukung oleh...
Lima Larangan Dalam Usaha Penangkapan Ikan Di Indonesia
JMOL. Sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo, terjadi banyak perubahan dalam kebijakan dan tata kelola usaha perikanan tangkap di Indonesia. Setidaknya ada dua kebijakan utama...
Presiden Persilahkan Nelayan Cantrang Kembali Melaut, Diperlukan Peningkatan Tata Kelola Sektor Perikanan
JMOL. Presiden RI Joko Widodo memperbolehkan nelayan cantrang untuk melaut kembali tanpa batas waktu, sampai nanti pemerintah pusat bersama-sama nelayan melakukan uji petik penggunaan...
Sampah Plastik di Laut. RI dan FAO Susun Regulasi ‘Ghost Gear’
JMOL. Kemenko Bidang Kemaritiman bekerja sama dengan FAO, Global Ghost Gear Initiative (GGGI), European Union, Ocean Concervancy, dan World Animal Protection menyelenggarakan Workshop on...
Wajib AIS Mulai 20 Agustus. Pelra Berharap Subsidi, Perikanan Minta Penundaan
JMOL. Kebijakan wajib AIS tetap diberlakukan mulai 20 Agustus mendatang. Tidak ada pengecualian bagi kapal SOLAS, sedangkan bagi kapal non SOLAS dipertimbangkan adanya penundaan...
Memenangkan Udang Rakyat Melalui Perhutanan Sosial
Oleh: M. Riza Damanik, Ketua Umum KNTI
Selain salmon, udang menjadi salahsatu komoditas ekonomi perikanan yang merajai perdagangan dunia. Melalui skema Perhutanan Sosial, Indonesia berpeluang...
Hubla Rilis “Notice To Mariner”, Terjadi Oil Spill di Perairan Karawang
JMOL Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) melalui Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok hari Senin (22/7) mengeluarkan "Notice to Mariner" yang berisi pemberitahuan kepada seluruh...
Kemenhub dan KKP Sepakati Rezim Kapal Ikan
JMOL. Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), R. Agus H. Purnomo dan Dirjen Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar menandatangani kerjasama tentang Pelayanan Status Hukum Kapal Ikan...
KNTI Dorong 12 Standar Keterbukaan Pengelolaan Perikanan
JMOL. Sebagai bagian dari Dewan Fisheries Transparancy Initiative (FITI/Inisiatif Keterbukaan Pengelolaan Perikanan), KNTI akan mendorong 12 (dua belas) Standar Keterbukaan Pengelolaan Perikanan yang perlu...
