Perikanan
Home Perikanan
Lima Larangan Dalam Usaha Penangkapan Ikan Di Indonesia
JMOL. Sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo, terjadi banyak perubahan dalam kebijakan dan tata kelola usaha perikanan tangkap di Indonesia. Setidaknya ada dua kebijakan utama...
KNTI Dorong 12 Standar Keterbukaan Pengelolaan Perikanan
JMOL. Sebagai bagian dari Dewan Fisheries Transparancy Initiative (FITI/Inisiatif Keterbukaan Pengelolaan Perikanan), KNTI akan mendorong 12 (dua belas) Standar Keterbukaan Pengelolaan Perikanan yang perlu...
Wajib AIS Mulai 20 Agustus. Pelra Berharap Subsidi, Perikanan Minta Penundaan
JMOL. Kebijakan wajib AIS tetap diberlakukan mulai 20 Agustus mendatang. Tidak ada pengecualian bagi kapal SOLAS, sedangkan bagi kapal non SOLAS dipertimbangkan adanya penundaan...
Kerjasama Perikanan Tangkap dalam Zona Ekonomi Eksklusif
JMOL. Pengaturan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS 1982 terdapat pada bagian (bab) V yang terdiri dari 21 pasal, yang mayoritas mengatur...
SCTW-F 1995, Standar Kompetensi Pelaut Kapal Ikan
JMOL. STCW 1978 bukan barang asing bagi para pelaku, pemerhati dan ahli kemaritiman di Indonesia. Namun, tidak demikian halnya dengan STCW-F 1995. Standar yang...
Presiden Persilahkan Nelayan Cantrang Kembali Melaut, Diperlukan Peningkatan Tata Kelola Sektor Perikanan
JMOL. Presiden RI Joko Widodo memperbolehkan nelayan cantrang untuk melaut kembali tanpa batas waktu, sampai nanti pemerintah pusat bersama-sama nelayan melakukan uji petik penggunaan...
Indikator Perikanan Alami Kemunduran, KNTI Desak Pemerintah Fokus kepada Nelayan
JMOL. Memasuki tahun akhir pemerintahan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah harus mulai fokus dalam upaya memastikan kesejahteraan nelayan. Kesempatan ini didukung oleh...
Tiga Konvensi Internasional Industri Perikanan: PSMA, C188, dan CTA
JMOL. Dalam mendukung upaya dunia memberantas IUUF (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing), sudah terdapat tiga konvensi internasional yang masing-masing diprakasai oleh tiga badan PBB, yaitu...
MT ARMAN 114 Digugat Ganti Rugi 500 Miliar oleh Nelayan Batam
JMOL. Usai divonis terbukti bersalah cemari perairan Natuna Utara, pemilik dan nakhoda MT ARMAN 114 kini hadapi gugatan ganti rugi dari kelompok...
Kemenhub dan KKP Sepakati Rezim Kapal Ikan
JMOL. Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), R. Agus H. Purnomo dan Dirjen Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar menandatangani kerjasama tentang Pelayanan Status Hukum Kapal Ikan...
