Oleh: Refi Kunaefi *)
Indonesia, dengan lebih dari 17 ribuan pulau, memiliki lebih dari 73 ribu desa. Namun demikian, terdapat lebih dari 2.500 desa belum memiliki akses terhadap listrik. Dan, jumlah desa belum berlistrik tersebut akan membengkak menjadi 12 ribu desa (dengan total populasi mencapai 10 juta jiwa), jika desa dengan akses listrik terbatas (menyala 4-6 jam sehari) turut diperhitungkan.
Membangun beberapa pembangkit listrik berkapasitas jumbo bisa menjadi solusi, namun menjadi tidak realistis dalam distribusi listriknya, mengingat lokasi desa yang tersebar di banyak pulau dalam rentang ribuan kilometer. Dalam konteks insularity (kepulauan) di Indonesia, maka solusi penyediaan listrik untuk desa belum berlistrik yang paling ideal, dan masuk akal, adalah dengan produksi insitu, yaitu menghasilkan listrik secara lokal menggunakan sumber energi yang juga tersedia di masing-masing daerah tersebut, atau bi(a)sa kita sebut distributed energy generation (”DEG”).
Dalam konteks DEG ini, pilihan untuk melibatkan pembangkit berbahan bakar fosil (batubara, gas, dan diesel) mesti kita lupakan karena beberapa alasan: (i) kompleksitas logistik gugus kepulauan kita yang akan mengancam keberlanjutan pasokan bahan bakar terutama pada saat cuaca di laut sedang tidak bersahabat, (ii) skala keekonomian proyek, mengingat pembangkit berbahan bakar fosil (terutama gas dan batubara) akan ”ekonomis” pada kapasitas puluhan Megawatt sementara kebutuhan listrik di tingkat desa, secara rerata hanya di puluhan/ratusan Kilowatt, dan (iii) kepastian harga bahan bakar untuk jangka panjang.
Penggunaan bahan bakar fosil akan berakibat pada besarnya subsidi energi/BBM karena masyarakat membutuhkan listrik dengan harga terjangkau. Sebagai contoh, setiap kenaikan Rp. 1000,- per liter diesel, maka akan berakibat pada kenaikan biaya produksi listrik sebesar Rp. 300 per kWh; setara dengan 50% dari tarif dasar listrik (TDL) bersubsidi yang Rp. 568 per kWh.
Oleh karena itu, alternatif terbaik untuk DEG adalah penggunaan sumber energi terbarukan (”ET”), yang akan membuat setiap desa dapat secara mandiri, tanpa mengharapkan ”impor” bahan bakar dari luar desa atau pulaunya untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Dari sekian banyak jenis ET, dua diantaranya dapat dipastikan ada, dengan level potensi yang sangat baik di semua desa di Indonesia: sinar matahari dan biomassa.
Pertama, intensitas (lebih cocok disebut iradiasi) matahari rata-rata di Indonesia adalah 1.700 kWh/m2/tahun. Artinya setiap meter persegi bumi Indonesia, setiap tahunnya, menerima energi secara gratis dari matahari sebesar 1.700 kWh. Angka ini sama dengan 1,7 kali konsumsi listrik per kapita Indonesia saat ini yang “hanya” sekitar 1.000 kWh/tahun. Dengan efisiensi solar photovoltaic (Solar panel) di 20 persen, maka untuk menghasilkan energi sebesar potensi yang diberikan matahari, hanya dibutuhkan lahan seluas 5 meter persegi (m2).
Kedua, penggunaan biomassa berbasis sampah agrikultur ataupun perkebunan energi (kaliandra, king grass, gamal, maupun bambu) dapat menjadi pelengkap bagi energi matahari yang hanya menghasilkan energi pada siang hari.
Kaliandra Merah (Calliandra haematocephala) contohnya, tumbuhan yang berasal dari Amerika Selatan dan dapat tumbuh subur di Indonesia ini, selain rantingnya (dengan kandungan kalori 4.000 kcal/kg, setara batu bara grade rendah) yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik, banyak manfaat lain yang dapat dimanfaatkan darinya : (i) daunnya untuk pakan ternak memiliki kandungan protein kasar (PK) 20% (lebih tinggi dari sorgum dengan PK 12%, atau setara PK limbah tahu 21%), (ii) kebunnya dapat digunakan untuk budidaya lebah madu, (iii) biochar sisa proses pembakaran untuk pupuk, dan (iv) yang paling penting penanamannya yang tidak monokultur, sangat bermanfaat untuk restorasi lahan kritis. Manfaat terakhir tentunya tidak bisa didapatkan dari komoditas lain seperti sawit.
Menariknya, kedua jenis ET tersebut, dapat dikembangkan dalam satu lahan yang sama dengan konsep Agrinergie (agriculture + energy); solar panel dipasang pada struktur terangkat di atas tanaman kaliandra. Ditambahkan dengan sistem penyimpanan (energy storage/battery), maka kombinasi ketiganya menjadi sistem hybrid yang dapat menghasilkan listrik hijau yang andal selama 24/7.
Kebermanfaatan yang Luas
Bagaimana dengan harganya? Biaya produksi dari sistem hybrid ini ada di kisaran Rp. 2.300 per kWh, 23% lebih murah dibanding PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) non subsidi yang biaya produksinya mencapai Rp. 3.000 per kWh. Dan yang paling penting, saat harga BBM sangat dipengaruhi pasar komoditas dunia, bahan bakar ET (matahari) akan selalu ada secara gratis.
Pada tataran praktis, mempertimbangkan rerata kebutuhan listrik desa sebesar 100 kW, dan kebutuhan investasi sebesar 5,5 Milyar rupiah (atau total investasi tidak kurang dari 65 Triliun rupiah untuk 12 ribu desa), maka implementasi sistem hybrid ini membutuhkan kerjasama tiga pihak: Swasta, BUMDes, dan PLN. Swasta dan BUMDes dapat membentuk perusahaan patungan (joint venture) untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit hybrid dan menjual listriknya kepda PLN dengan harga keeonomian berbasis cost plus margin, dan PLN kemudian melakukan distribusi listrik kepada masyarakat dengan harga sesuai ketetapan tarif dasar listrik (TDL) pemerintah.
Dengan pembagian peran tersebut, maka setiap pihak akan merasakan manfaat dari pihak lainnya: (i) swasta dapat merealisasikan investasinya, (ii) BUMDes mendapat keuntungan dari penjualan listrik ke PLN dan manfaat fiskal lainnya dari pengelolaan biomassa (penjualan biomassa ke perusahaan patungan, madu, pakan ternak, pupuk organik), (iii) PLN dapat melakukan elektrifikasi desa tanpa investasi besar di awal, (iv) masyarakat desa (yang terisolasi) mendapatkan listrik dengan harga terjangkau, dan (v) pemerintah dapat mencapai targetnya dalam mencapai rasio elektrifikasi 100% dan 23% ET dalam bauran energi nasional pada 2025, yang keseluruhannya masih dalam konteks energi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, dalam skala makro, inisiatif listrik desa ini akan memberikan manfaat yang lebih luas dalam berbagai bidang. Penciptaan lapangan kerja yang tidak kurang dari 400.000 lapangan kerja di desa (dari berbagai aktivitas yang berkaitan langsung dengan inisiatif ini), mulai dari pembangunan pembangkit, pertanian tanaman biomassa, budidaya madu, penggemukan ternak, dan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, akan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Selain itu, keberadaan listrik, dalam jumlah yang mencukupi, akan menstimulus industri lainnya, mulai dari kerajinan, makanan lokal, sampai pariwisata, yang jika dikelola dengan baik akan menimbulkan, dalam dunia start-up sering disebut positive feedback loop, mengikuti alur berupa: (i) investasi infrastruktur kelistrikan akan (ii) menstimulus berbagai aktivitas ekonomi baru sehingga (iii) daya beli masyarakat meningkat dan (iv) kebutuhan listrik semakin bertambah dan oleh karenanya butuh investasi tambahan pada infrastruktur dasar (kembali ke (i)). Mengolah data dari berbagai sumber, dalam rentang 2009 – 2017, setiap kenaikan 1 kWh konsumsi listrik per kapita, akan berkaitan dengan kenaikan 3,5 USD GDP per kapita Indonesia.
Dari sisi lingkungan, tambahan produksi listrik terbarukan sebesar 3.360 GWh per tahun dari sistem hybrid (di 12 ribu desa), akan menghindari produksi lebih dari 2,5 Juta Ton CO2 setiap tahunnya (jika sistem hybdir ini menggantikan peran alternatif PLTD). Dengan tambahan manfaat lingkungan lainnya dari restorasi lahan kritis di lebih dari 72.000 Ha lahan kritis, tentunya akan semakin menunjukkan tekad kuat pemerintah Indonesia dalam merealisasikan komitmennya terkait Paris Agreement.
Dengan kebermanfaatan dari pembangkit ET tersebut sudah sepatutnya program elektrifikasi 12 ribu desa menjadi agenda bersama untuk memperkuat struktur desa di Indonesia, siapapun presiden yang akan terpilih pada 17 April nanti. Semoga.**
*) Pengajar Energi Terbarukan, Universitas Teknologi Sumbawa. Wakil Ketua Bidang Pengembangan Listrik off-grid, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)
