Selat Malaka adalah choke point minyak terbesar kedua di dunia setelah Selat Hormuz. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik melalui Laut Cina Selatan, dan merupakan rute laut terpendek antara kawasan timur tengah sebagai daerah penghasil minyak dan negara-negara pengguna minyak di kawasan Asia Timur dan Tenggara.
Selat sepanjang 890 kilometer ini melintasi tiga negara, terutama Indonesia dan Malaysia, serta sedikit Singapura. Lebar selat terpendek berada di dekat Singapura, hanya 2,7 km (2,1 mil) dengan kedalaman 23 meter, secara alamiah membentuk titik ‘kemacetan’ laut, yang beresiko tinggi terhadap terjadinya tabrakan, kandas, atau tumpahan minyak. Setiap tahunnya Selat Malaka diperkirakan dilintasi tidak kurang dari 70 ribu kapal atau sekitar hampir 200 kapal setiap harinya. Sebagian diantaranya adalah kapal-kapal tangker raksasa yang berukuran 180.000 dwt ke atas.
Menurut EIA (Energy Information Administration, AS) dari 60% volume minyak yang diangkut melalui laut, sepertiganya melewati selat ini. Pada 2016, volume minyak yang diangkut melalui Selat Malaka mencapai 16 juta barel per hari (b/d), meningkat empat kali dalam lima tahun terakhir. Lebih dari separuh impor minyak China dikapalkan melalui selat ini, 90% impor minyak Jepang, dan Korea Selatan sekitar 80%. Bagi ketiga negara ini, Selat Malaka adalah titik lemah, seperti halnya ‘’tumit achilles”.
Selain minyak, Selat Malaka juga merupakan rute transit penting untuk gas alam cair (liquefied natural gas / LNG) dari kawasan Teluk Persia dan Afrika, khususnya Qatar, ke negara-negara Asia Timur, terutama Jepang dan Korea Selatan.
Masih menurut EIA, jika terjadi konflik politik yang memgakibatkan Selat Malaka diblokir, maka hampir setengah dari armada tanker dunia terpaksa harus mengalihkan rutenya. Memutari kepulauan Indonesia, melalui Selat Sunda atau Selat Lombok. Pengalihan rute tersebut akan berakibat pada berkurangnya volume pasokan, meningkatnya biaya pengapalan, dan mempengaruhi harga minyak dan gas.
Itulah mengapa, untuk melindungi sang tumit, China ‘ngotot’ membangun pangkalan di Laut Cina Selatan dan mengirim kapal selamnya berpatroli di Samudera Hindia. Tujuannya mudah ditebak, yaitu menempatkan aset militernya pada posisi yang terdekat demi memastikan keamanan selat Malaka.
Mengurangi Ketegangan
Dalam catatan Jurnal Maritim, terdapat sejumlah langkah strategis untuk mengurangi trafik (baca: tingkat ketegangan) di selat Malaka. Media Asian Times baru-baru ini memuat artikel tentang prospek rute pelayaran arctic (arctic shipping) sebagai aternatif rute yang menjanjikan. Ketiga negara di atas, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan mulai melirik rute kutub utara tersebut untuk mengangkut minyak impor mereka yang berasal dari Rusia, Eropa Utara, Kanada, dan bahkan Alaska.
Walaupun Rute kutub utara cukup menjanjikan karena jarak yang lebih pendek dan waktu tempuh yang lebih singkat, namun tantangannya juga tidak mudah. Aspek safety dalam kondisi remote, persyaratan perlindungan lingkungan laut yang lebih ketat, dan kontinuitas kelayakan navigasi membuat rute ini bisa jadi tidak ekonomis.
BACA: Peluang Arctic Shipping, Rute Pelayaran Asia Timur-Eropa Barat Melalui Kutub Utara
Pilihan lain untuk mengurangi lalu lintas kapal tanker melalui Selat Malaka sudah dilakukan China dan Myanmar (Burma), dengan membangun jaringan pipa gas alam dan minyak Myanmar-China pada tahun 2013. Jaringan Pipa ini membentang dari pelabuhan Myanmar di Teluk Benggala ke provinsi Yunnan China, dan mengurangi sebanyak 5 persen volume impor minyak China yang melewati Selat Malaka.
BACA: Myanmar dan Pergeseran dari Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia
Terakhir, Terusan Kra alias Kra Canal di selatan Thailand. Berbagai sumber menyebut bahwa Kra Canal akan terdiri atas dua lajur, dengan kedalaman 33 meter dan lebar 500 meter, serta dapat dilayari kapal berukuran 500,000 DWT dengan kecepatan 7 knot. Jika beroperasi, terusan sepanjang 100 KM ini akan meringkas jarak sekitar 1.200 mil laut dibanding melewati Selat Malaka. Namun, sudah bertahun-tahun isu Kra Canal hanya timbul tenggelam dalam pembahasan tanpa ada kejelasan realisasi.
Alhasil, dalam beberapa dekade ke depan situasi Selat Malaka masih belum berubah. Choke point ini tetap menjadi Tumit Achilles Asia Timur dan sumber ketegangan geopolitik dunia. [AS]
