JMOL. Memasuki tahun akhir pemerintahan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah harus mulai fokus dalam upaya memastikan kesejahteraan nelayan. Kesempatan ini didukung oleh perkiraan BAPPENAS yang menyebutkan bahwa kondisi perekonomian global akan membaik, sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.
Menurut Niko Amrullah, Ketua Departemen Kajian Strategis DPP KNTI, dibandingkan tahun 2014, capaian indikator penting perikanan nasional mengalami kemunduran. Niko menyebut lima indikator yang alami kemunduran tersebut, yaitu:
Pertama, tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan mengalami penurunan menjadi 68,78 % di tahun 2016 dari sebelumnya 88,65 % di tahun 2014. Walaupun angka potensi perikanan tangkap meningkat dari 7,31 juta ton di tahun 2014 menjadi 9,93 juta ton di tahun 2016.
Kedua, ekspor hasil perikanan nasional mengalami fluktuasi dengan trend yang menurun, dari 4,6 Miliar USD di tahun 2014, menjadi 3,9 Miliar USD di tahun 2015. Kemudian 4,17 Miliar USD di tahun 2016, dan 4,5 Miliar USD di tahun 2017.
Ketiga, investasi usaha perikanan tangkap mengalami penurunan kontribusi menjadi 9,29 % di tahun 2016 dari sebelumnya 22,23 % di tahun 2015 dan 33.93 % di tahun 2014.
Keempat, hasil tangkapan Ikan Tuna Indonesia di tahun 2015 mengalami penurunan yaitu dari 1.063 ton menjadi 593 ton jika dibandingkan dengan negara-negara dalam Commision For The Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Padahal, negara lainnya seperti Australia, Jepang, dan Selandia Baru. mengalami penigkatan.
Kelima, angka kredit macet UMKM Sektor Perikanan memburuk dengan mengalami kenaikan menjadi 5,04% di 2017dari sebelumnya 4,30% di 2016. Hal ini menunjukkan kelesuan usaha ekonomi skala kecil hingga menengah di sektor perikanan.
Dalam keterangan tertulis KNTI yang diterima Redaksi, juga disebutkan beberapa temuan di lapangan yang mengindikasikan belum membaiknya kondisi pengelolaan perikanan nasional. Beberapa temuan tersebut antara lain: bantuan kapal nelayan yang tidak tepat sasaran, konflik nelayan kecil dan nelayan besar, serta masih rendahnya posis tawar nelayan terhadap pedagang. Menurut KNTI, masih buruknya pengelolaan perikanan di daerah-daerah berkolerasi dengan kemunduran indikator penting perikanan nasional. [AF]
