IMO Sahkan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok. Juni 2020 Resmi Beroperasi

Dalam rilis Humas Ditjen Hubla yang diterima redaksi sore ini, proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok diadopsi oleh MSC IMO pada agenda 11 sidang IMO MSC ke 101. Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di alur laut kepulauannya.

Baca: RI Optimis IMO Tetapkan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok pada Tahun ini

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo selaku Head of Delegation (HoD) Indonesia mengatakan proses pengajuan proposal TSS Selat Sunda dan Selat Lombok ke IMO memakan waktu lebih dari dua tahun, melewati beberapa persiapan dan studi yang mendalam. Ini menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam berperan aktif di keselamatan dan keamanan pelayaran dunia serta perlindungan lingkungan maritim, khususnya di perairan Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura. Namun, berbeda dengan pengaturan TSS Malaka dan Singpura yang melibatkan 3 (tiga) negara, pada TSS Selat Sunda dan Selat Lombok ini Indonesia sendirian yang mengaturnya.

Selat Sunda didefinisikan sebagai ALKI 1 dan Selat Lombok adalah ALKI 2. Keduanya merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal – kapal internasional (freedom to passage) sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Setelah adopsi ini, tugas berat menanti Indonesia. IMO akan memonitor pelaksanaan dan implementasi TSS di kedua selat tersebut.

“Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di kedua area TSS, meliputi Vessel Traffic Services (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), SDM Pengelola Stasiun VTS, serta peta elektronik yang terkini dan menjamin operasional dari perangkat-perangkat penunjang keselamatan pelayaran tersebut selama 24 jam 7 hari,” ujar Dirjen Agus.

Baca: TSS Selat Sunda dan Selat Lombok Resmi Beroperasi Tahun 2020

Pemerintah Indonesia juga harus mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional terkait dengan operasional maupun teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran di TSS di kedua selat tersebut.

Hadir sebagai anggota delegasi Indonesia pada sidang IMO MSC ke 101 yaitu perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI AL, Badan Keamanan Laut, PT. Pelindo II, PT. Pelni, PT.BKI, INSA dan KBRI di London serta Atase Perhubungan di London. [AF]