Pemerintah Pastikan Penyebab Tsunami Selat Sunda adalah Flank Collapse GAK

JMOL. Pemerintah memastikan bahwa penyebab tsunami di Selat Sunda adalah akibat terjadinya flank collapse pada bagian Gunung Anak Krakatau (GAK). Demikian siaran pers yang dirilis pada 25 Desember 2018 oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) bersama BPPT, LIPI, BMKG, GIS, dan Badan Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM.

Flank collapse yang dimaksud adalah longsoran atau jatuhnya sebagian tubuh dan material Gunung Anak Krakatau. Kesimpulan di atas diambil setelah adanya data citra satelit terbaru yang memperlihatkan adanya areal di sebelah barat daya GAK seluas 64 hektar yang terlepas. (lihat gambar). Didukung oleh rekaman tide gauge (22 Desember, antara pukul 22:27 – 21:53 WIB) yang memperlihatkan anomali tinggi muka air laut di sejumlah titik di Banten dan Lampung.

Baca juga: Tsunami Selat Sunda: Korban Tewas Capai Ratusan Jiwa

Longsor terjadi dipicu oleh sejumlah tremor akibat erupsi GAK sejak bulan Juni 2018 dan curah hujan yang tinggi. Material longsoran tersebut jatuh ke kolom air laut di sekitar GAK, memicu terbentuknya gelombang Tsunami yang merambat hingga ke sejumlah pesisir di kawasan Selat Sunda. (Lihat Video Simulasi berikut).

Penanganan Terintegrasi

Pusat Vulkonologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) atau biasa disebut Badan Geologi Kementerian ESDM, menyebutkan bahwa wilayah Selat Sunda sudah beberapa kali dilanda tsunami. Berdasarkan katalog tsunami yang ditulis S.L. Soloviev dan Ch.N. Go pada tahun 1974, tsunami yang pernah melanda Selat Sunda yang dipicu oleh gempa bumi (tahun 1722, 1852, dan 1958), erupsi atau aktivitas Gunung Krakatau (tahun 416, 1883, dan 1928), serta penyebab lain yang belum diketahui (tahun 1851, 1883 dan 1889). Tsunami yang terjadi karena erupsi atau aktivitas Gunung Krakatau termasuk kasus yang spesial dan jarang terjadi di dunia.

Sebelumnya, dalam Rakor Bencana Tsunami Selat Sunda yang dipimpin Menko Maritim pada minggu malam (23/12), telah diputuskan untuk melakukan sejumlah langkah bersama yang terintegrasi, yaitu: Survei geologi kelautan dan bathimetri di komplek Gunung Krakatau yang dilakukan oleh BPPT dan LIPI, konfirmasi citra satelit resolusi tinggi oleh LAPAN, survei udara oleh BPPT, data GPS dan data PASUT oleh BMKG, BIG, Pushidros AL, serta melibatkan Industri di sekitar kawasan. Langkah ini menunggu situasi kondusif.

Pemerintah akan segera memasang peralatan pemantau (stasiun pasang surut dan/atau Buoy di sejumlah titik di komplek Gunung Krakatau), maupun pemantauan visual dengan penginderaan jauh, agar pemantauan gempa tektonik, aktivitas vulkanik, dan tsunami dapat dilakukan secara komprehensif.
Pemerintah juga sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi bencana alam. Perpres ini diyakini akan membuat antisipasi serta penanganan bencana lebih terintegrasi dan holistik di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. [JB]