Bulan Depan, IMO Bahas TSS Selat Sunda dan Selat Lombok

JMOL. International Maritime Organization (IMO) pada bulan Februari 2018 ini dijadwalkan akan membahas usulan Indonesia tentang Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Lombok dan Selat Sunda. Kedua TSS tersebut akan dibahas oleh sub-komite NCSR (Navigation, Communication, Search & Rescue) pada sidang sessi ke-5 yang akan digelar 19-23 Februari 2018 di Markas Besar IMO di London.

Sub-komite NSCR merupakan bagian dari MSC (Maritime Safety Committe), yaitu komisi IMO yang menangani pengaturan keselamatan dan keamanan pelayaran (maritime safety and security) seperti: keselamatan navigasi, stabilitas kapal, konstruksi pembangunan kapal, komunikasi maritim, keamanan maritime dari ancaman perompakan di laut dan sejenisnya.

Setelah dibahas dan disepakati oleh Komisi NSCR, usulan TSS Selat Sunda dan Lombok tersebut akan diajukan pada sidang Dewan IMO pada bulan September 2018 untuk memperoleh pengesahan.

Dirjen Perhubungan Laut, Agus H. Purnomo mengatakan bahwa usulan TSS kedua selat di atas sudah melalui studi, kajian, serta pembahasan yang melibatkan K/L serta Stakeholder terkait, sepanjang tahun 2017 lalu. Rencana TSS di Selat Lombok dan Selat Sunda juga sudah diinformasikan dalam pertemuan Cooperative Mechanism Meeting di Kota Kinabalu, Malaysia pada Oktober 2017. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 3 (tiga) Negara Pantai (Singapura, Malaysia, Indonesia), beberapa Negara Anggota IMO, serta Stakeholder pelayaran Internasional pengguna Selat Malaka dan Selat Singapura. Perlu diketahui, Indonesia bersama Singapura dan Malaysia secara bersama-sama mengelola TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Laut

Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan jalur transportasi laut yang sangat vital dan strategis bagi pelayaran internasional. Selat Sunda merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, yang menghubungkan perairan Samudera Hindia melewati Selat Karimata. Sementara Selat Lombok merupakan dari ALKI 2 yang menghubungan Samudera Hindia melewati Selat Makassar.

Menurut Direktur Kenavigasian, Sugeng Wibowo, Penetapan TSS di Selat Lombok dan Selat Sunda adalah bentuk komitmen Indonesia dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, sekaligus untuk meningkatkan pengawasan kapal-kapal yang melintas di ALKI, terutama di kedua selat tersebut.

TSS di Selat Lombok juga akan berfungsi menjadi Associated Protective Measures (APMs) untuk mendukung Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) di perairan tersebut. Di kawasan Lombok dan sekitarnya banyak terdapat destinasi wisata laut yang bernilai tinggi.

Sementara TSS di Selat Sunda lebih pada pengaturan lalu lintas kapal untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, terutama tabrakan kapal. Selat Sunda sudah semakin ramai dilayari oleh kapal-kapal asing yang melintas, dan sekaligus merupakan jalur penyebrangan ferry tersibuk di Indonesia.

Tentang TSS

Traffic Separation Scheme (TSS) adalah skema pemisahan jalur lalu lintas pelayaran kapal-kapal yang berlawanan arah dalam suatu alur pelayaran yang ramai dan sempit, seperti selat atau alur pelayaran pelabuhan.

Berdasarkan Permenhub No. 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalansi di Perairan, Penetapan TSS wajib mempertimbangkan kondisi lebar alur pelayaran, dimensi kapal, serta kepadatan lalu lintas pelayaran.

Untuk itu menetapkan TSS, diperlukan serangkaian pengumpulan data teknis melalui survey bathymetri, traffic density, channel cross section and alignment, navigational traffic patterns, water and wind current, serta visibility and ship controlling. Analisa dan permodelan TSS umumnya dilakukan menggunakan aplikasi WRAP (Waterways Risk Assessment Program) yang memenuhi standar IALA (International Association on Lighthouse Authorities). [AS]