JMOL. Institut Teknologi SepuluhNovember (ITS), Surabaya, pada hari Kamis (17/08/2017), memaparkan hasil kajian tentang Rencana Pemindahan Ibukota Jakarta ke Kota Lain di Indonesia. Kajian yang didukung penuh Kampus ini merupakan respon akademik terhadap rencana Pemerintahan Joko Widodo memindahkan ibukota negara dari Jakarta, yang beberapa bulan terakhir ini mengemuka. Prof Ir Johan Silas, pakar tata kota ITS memaparkan tiga topik penting terkait pemindahan Ibukota, yaitu Alasan Pemindahan, Tujuan Pemindahan, dan Kriteria Pemilihan.
Jakarta Sudah Tidak Layak
Ada sedikitnya 6 (enam) alasan kuat mengapa perlu memindahkan ibukota negara dari Jakarta, yaitu: Yang pertama, penunjukkan Kota Jakarta sebagai ibukota di masa awal kemerdekaan tidak mempertimbangkan aspek keamanan sebuah ibukota negara. Jakarta memiliki banyak akses masuk yang memudahkan pihak tertentu melakukan intervensi (black mail) terhadap berbagai kegiatan nasional atau mempengaruhi citra bangsa Indonesia.
Laporan dari University of Cambrigde mengenai Llyod’s City Risk Index 2015-2025 menyatakan bahwa Kota Jakarta memiliki bahaya yang signifikan terhadap terorisme. Ini menunjukkan bahwa sebagai ibukota, Jakarta tergolong sangat rawan.
Yang kedua, perkembangan pembangunan Kota Jakarta bersifat konurbasi, yaitu perkembangan yang menggurita ke wilayah sekitarnya. Sifat konurbasi ini menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh menjadi Jakarta menjadi lebih kompleks karena keterlibatan beberapa kota administratif dan beberapa provinsi di sekitarnya.
Berbagai gagasan kelembagaan pembangunan (seperti Greater Jakarta, KSN Jabodetabek dan Megapolitan Jabodetabekjur) sampai saat ini tidak efektif dalam meningkatkan kelayakan Jakarta sebagai sebuah kota apalagi sebagai kota pusat pemerintahan nasional.
Pengelolaan saat ini semakin menunjukkan disparitas pembangunan yang tinggi baik antara Jakarta – kota lainnya, jawa-non jawa, Indonesia bagian barat (IBB) dan Indonesia Bagian Timur (IBT). Lessmann dalam Firdaus (2017) menyatakan bahwa nilai coefficient of variation (CV) sebagai indikasi ketimpangan menunjukkan angka 0.93 (1980-2013) dan menjadi angkat tertinggi di dunia. Pada 1983, pendapatan regional tertinggi (DKI) memiliki nilai 20 kali lipat dibandingkan daerah yang terendah (NTT). Dengan perbandingan yang sama, meningkat menjadi 25 kali lipat di tahun 2013. Kondisi ini memberi bukti bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah di Indonesia semakin lebar.
Yang ketiga, dalam perspektif negara kepulauan, ketimpangan pembangunan semakin terlihat. Pada tahun 2015, 81% PDRB Indonesia dikuasai oleh Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa dengan luas 7% dari total luas pulau Indonesia menguasai hampir 60%. Jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera dan Jawa sekitar 12-14%, sedangkan di pulau-pulau di Indonesia Bagian Timur berada di atas 20% terutama Papua dengan angka 36,1%.
Sebagai negara maritim, pembangunan kemaritiman dari pusat Jakarta juga tidak berpihak pada wilayah timur yang memiliki perairan dan pulau-pulau yang lebih dominan. Jika dibandingkan antara peta jaringan kapal domestik abad ke 19 dan 21, terlihat perkembangan jalur kapal domestik relatif sama. Bahkan beberapa jalur domestik menjadi hilang, demikian juga jalur dari Indonesia timur ke benua Australia.
Sebanyak 65% pelabuhan berlokasi di pulau besar (Jawa, Sumatera dan Kalimantan). Sebanyak 88% industri galangan juga berlokasi di 3 pulau besar tersebut. Padahal, pelabuhan dan industri galangan adalah infrastruktur dasar pembangunan pulau-pulau yang mendominasi karakter alam Indonesia Bagian Timur.
Alasan keempat. Berdasarkan profil ketimpangan di atas, kedekatan lokasi ke Pusat pemerintahan nasional menjadi salah satu penentu kemajuan daerah. Lokasi yang menjorok ke dalam dan berada di wilayah barat mengakibatkan pembangunan hanya fokus di sekitar Jawa dan Sumatera.
Jika posisi sentral indonesia ditentukan dengan cara melipat peta Negara Kepulauan Indonesia, maka wilayah di antara Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat adalah posisi titik tengah Indonesia. Jika ibukota diletakkan pada titik tengah tersebut, diharapkan bisa menjangkau seluruh bagian kepulauan indonesia secara berimbang.
Yang Kelima, Negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai benua maritim. Luas Benua Eropa hanya 2x luas Indonesia dan benua Australia hanya 1,7 kali luas Indonesia. Indonesia juga menduduki peringkat pertama 10 negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau 18.306 (versi LAPAN, 2002).
Negara yang besar tentunya akan memerlukan sistem pengelolaan yang efektif. Sistem ini harus berbasis teknologi informasi sehingga membuat faktor jarak menjadi tidak signifikan. Pemanfaatan teknologi informasi pada ibukota negara baru adalah bentuk keharusan untuk menyelenggarakan negara kepulauan terbesar di dunia ini secara efisien dan efektif.
Yang keenam. Secara internal, kondisi Jakarta saat ini memperlihatkan tingkat perkembangan kota yang mengkhawatirkan dan mengganggu kinerja para pejabat tinggi negara dalam mengelola negara. Kinerja kota yang buruk juga memberikan kontribusi negatif pada kehidupan masyarakat kota dan citra negatif yang dibawa sebagai representasi Negara Indonesia. Selain itu, penyelenggaran negara menjadi tidak efektif dan efisien.
Solusi Ibukota Baru
Keenam uraian argumen pemindahan di atas menyebabkan bangsa Indonesia harus cermat dalam melakukan proses pemindahan tersebut. Kecermatan ini akan menghasilkan pilihan ibukota baru yang mampu merepresentasikan bentuk negara kepulauan (archipelago capital city).
Johan Silas memaparkan lima tujuan utama pemindahan ibukota yang sekaligus menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan di atas, yaitu: Yang pertama adalah mengurangi ketimpangan antar wilayah, baik Jakarta-non Jakarta, Jawa-non Jawa, IBB-IBT. Yang kedua, menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah pusat yang efisien dan efektif.
Tujuan ketiga adalah menjamin keselamatan para penyelenggara negara dan ibukota negara dari berbagai ancaman bahaya (bencana alam maupun non alam). Kemudian mempercepat perubahan mindset pembangunan dari pembangunan berbasis lahan menjadi pembangunan maritim atau kepulauan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki sistem kepemerintahan baru dengan sistem kelembagaan berbasis pemanfaatan teknologi informasi.
Berciri Negara Kepulauan
Dengan tujuan di atas, bentuk Ibukota Indonesia di masa depan haruslah dapat memberikan karakter khusus yaitu: (1) Kota Marina yang mencerminkan karakter yang kuat akan ciri negara kepulauan (archipelago capital city) atau negara maritim. (2) Kota yang mengakomodasi kegiatan inti dan menyebarkan kegiatan pendukungnya mengikuti potensi masing-masing daerah. (3) Koneksi antara kota inti dan pendukung berlangsung efisien dan efektif dengan pemanfaatan teknologi informasi
Untuk menjawab keenam permasalahan, kelima tujuan dan ketiga karakter ibukota, ITS mengusulkan sebelas kriteria pemilihan Ibukota Negara Indonesia yang baru, sekaligus sebagai ibukota negara kepulauan, yaitu:
- Lokasi mencirikan archipelago capital city, berada dan memanfaatkan potensi pesisir bukan pedalaman.
- Lokasi berada di relatif tengah Indonesia.
- Pusat pemerintahan tidak mengumpul tetapi menyebar mengikuti karakter wilayah Indonesia.
- Dapat berupa satu pulau tersendiri untuk mempermudah sisi security.
- Berlokasi di daerah tidak rawan bencana
- Mempertimbangkan jalur fibre optic backbond nasional (palapa ring)
- Memiliki area untuk disaster recovery unit (back up server).
- Pembatasan variansi kegiatan didalam ibukota baru.
- Memiliki pola kepemilikan lahan yang jelas untuk kemudahan pembangunan sarana dan prasarana ibukota baru.
- Merubah ‘muka’ Indonesia dari jawa based menjadi negara kepulauan.
- Mempertimbangkan kondisi perairan yang mendukung
Pada kesempatan yang sama, Rektor ITS, Prof Joni Hermana menyampaikan bahwa pemaparan kajian yang bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-72 tersebut merupakan cara ITS mengisi kemerdekaan melalui kontribusi positif pada pembangunan Indonesia, sekaligus menegaskan peran kampus sebagai agent of economic development. Selain itu, ITS ingin ikut memastikan bahwa ibukota terpilih nantinya adalah pilihan terbaik buat Bangsa Indonesia. [AF]
