Home Berita Wajib AIS kelas B Diberlakukan Bulan Ini

Wajib AIS kelas B Diberlakukan Bulan Ini

3109
0
SHARE

JMOL. Mulai 20 Februari 2020, kapal yang tidak memasang dan mengaktifkan Automatic Identification System (AIS) Kelas B saat berlayar akan dikenai sanksi penundaan berlayar. Kebijakan ini menyusul “Wajib AIS” Kelas A yang sudah diberlakukan sejak 20 Agustus 2019.

Baca: Wajib AIS Mulai 20 Agustus. Pelra Berharap Subsidi, Perikanan Minta Penundaan

Sanksi administratif di atas diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia. Wajib AIS bertujuan mempermudah pendeteksian kapal dan meningkatkan keselamatan pelayaran.

Baca: WakatobiAIS, Perangkat AIS Class B Buatan Indonesia

Sanksi penundaan keberangkatan kapal diberikan oleh Syahbandar sampai terpasangnya AIS di atas kapal. Sedangkan terhadap Nakhoda, yang tidak mengaktifkan AIS atau tidak memberikan informasi yang benar pada AIS, akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat pengukuhan COE (Certificate of Endorsement). Pemberlakukan sanksi di atas juga berlaku bagi kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia. Namun, sanksi terhadap kapal asing akan mengikuti konvensi internasional atau Port State Control (PSC).

“Pencabutan sertifikat COE paling lama 3 bulan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan rekomendasi dari Syahbandar,” kata Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla Kemenhub, Basar Antonius di Jakarta, (12/2).

Sebagai prosedur pelaksanaan bagi petugas di lapangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.176/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Berbendera Indonesia. Perdirjen Hubla ini menjadi dasar para petugas untuk melaksanakan penegakan aturan terkait dengan kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS tersebut.

Di dalam Perdirjen Hubla No. KP.176/DJPL/2020 tersebut, pengawasan dilakukan oleh petugas stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan kapal, pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing, dan petugas kapal patroli penjagaan laut dan pantai. Jika ditemukan AIS yang tidak aktif, petugas di lapangan tersebut akan segera menyampaikan informasi tersebut kepada Syahbandar. [AS]