Home Berita Tiga Tahun Terapkan “Pre Inspection”, Indonesia Akhirnya Masuk White List Tokyo MOU

Tiga Tahun Terapkan “Pre Inspection”, Indonesia Akhirnya Masuk White List Tokyo MOU

873
0
SHARE

Annual report Tokyo MoU 2020 menunjukkan “Bendera Merah Putih” sudah masuk dalam White List

JMOL. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan bahwa berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan Tokyo MoU, saat ini posisi Indonesia sudah masuk ke dalam kriteria White List. Dimana tahun sebelumnya Indonesia berada pada posisi Grey List.

“Penilaian kinerja bendera kapal oleh Tokyo MoU Port State Control Committee dilakukan dengan metode perhitungan kalkulasi binomial yang diakumulasi selama periode 3 tahun pada saat yang sama,” kata Dirjen Agus, di Jakarta, Senin (3/5).

Sesuai kriteria PSC Committee, bendera negara tertentu yang dapat dikategorikan White List jika melewati 30-49 pemeriksaan tanpa penahanan. Indonesia dalam laporan Tokyo MoU 2020, diperiksa 716 dengan 34 detensi. Dibawah grey to white limit sebesar 38 detensi. Unduh Tokyo Mou Annual Report 2020 di sini.

“Pre Inspection”

Peningkatan peringkat Indonesia, dari black list beralih ke grey list dan sekarang di White list, tidak terlepas dari strategi Ditjen Hubla yang menerapkan “pre-inspection” sejak tiga tahun lalu. Melalui Surat Edaran UM.003/11DJPL-18, semua Kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri harus diperiksa terlebih dahulu oleh PSCO (Port State Control Officer).

“Kapal yang akan ke luar negeri mendapat pemeriksaan yang cukup ketat. Kapal tidak dapat diberangkatkan jika hasil pemeriksaan PSCO menunjukkan kapal tersebut sangat beresiko untuk ditahan (detained) di luar negeri”, kata Ahmad, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

“Contoh yang terakhir pada Mei 2020 adalah MV. CTP HONOUR, GT 5906 berbendera Indonesia tujuan Port Klang harus menunda keberangkatannya karena terdapat beberapa deficiancy/temuan yang harus mereka perbaiki sebelum berangkat guna menghindari resiko ditahan di Port Klang,” ungkapnya.

Strategi “pre inspection” yang diterapkan Ditjen Hubla di atas termasuk dalam rezim “Flag State Control”. Karena negara bendera (flag state) melakukan pemeriksaan terhadap kapal berbendera negaranya. Adapun rezim PSC adalah pemeriksaan oleh suatu negara pelabuhan (port state) terhadap kapal berbendera asing yang bersandar di pelabuhan di negara itu.

Masuknya Indonesia ke dalam white list Tokyo MoU merupakan pengakuan dunia terhadap Port State Control (PSC) Indonesia, sekaligus meningkatnya kepercayaan dunia terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia.

Menurut Ahmad, untuk mempertahankan status White list ke depan, salah satu upayanya adalah membentuk Lembaga yang diberi nama Ship Safety Inspection – Center of excellence atau Pusat Unggulan Pemeriksaan Keselamatan Kapal.

“Tujuannya untuk mendukung Kementerian Perhubungan dalam mencetak personil Pemeriksa Keselamatan Kapal, baik marine inspector maupun Port state control officer, yang memiliki kemampuan setara dengan standar pemeriksaan keselamatan kapal kelas dunia,” kata Ahmad.

Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota.

Baca: PSC Tokya MOU Gelar Pertemuan Rutin, Bahas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Setiap kapal yang sandar di pelabuhan-pelabuhan anggota Tokyo MoU harus diperiksa aspek pemenuhan standar keselamatan, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal. [AS]