Home Berita Syahbandar Tanjung Priok Luncurkan COACH, Program Manajemen Limbah Kapal Terpadu

Syahbandar Tanjung Priok Luncurkan COACH, Program Manajemen Limbah Kapal Terpadu

837
0
SHARE

JMOL. Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok meluncurkan program Manajemen Limbah Kapal Terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Jumat (20/11).

Program berlogo kapal berwarna hijau tersebut diberi nama COACH, Clean Ocean Act Collaboration and Harmonize. Artinya laut yang bersih dapat diciptakan dengan kolaborasi dan harmonisasi. Adapun semboyan dari COACH adalah Trust, Transparency, Timing.

“Ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam manajemen limbah kapal terpadu ini. Pertama adalah Trust, harus ada kepercayaan dari seluruh pihak yang terlibat. Kedua, tranparansi. Harus ada kejujuran, misalnya berapa volume dan jenis sampah aja yang dimiliki. Ketiga, timing. Harus ada koordinasi yang baik terkait waktu penurunan sampah antara pemilik kapal dengan pihak pengelola sampah.” Demikian dijelaskan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Capt. Wisnu Handoko pada acara Podcast Syapa, Syahbandar Utama Tanjung Priok Menyapa, yang ditayangkan perdana, (19/11).

Program Manajemen Limbah Kapal Terpadu diharapkan dapat memberi panduan bagi pihak-pihak yang terkait pengelolaan limbah di Pelabuhan, baik Pemerintah selaku regulator, Operator Pelabuhan, pihak pengguna jasa Pelabuhan (perusahaan Pelayaran, keagenan kapal, dll), serta perusahaan jasa tranportasi limbah dan penerima limbah.

COACH menciptakan keterpaduan dalam menentukan dan melaksanakan strategi pengelolaan limbah kapal antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan sinergi dalam pengerahan sumber daya, meliputi SDM, sarana dan prasarana, metode, prosedur, biaya, dan juga tarif.

“Tujuan utamanya adalah mengurangi dampak pencemaran dari limbah yang berasal dari kapal hingga sampai ke level yang aman bagi Kesehatan manusia dan lingkungan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar Wisnu.

Ruang Lingkup COACH adalah pengelolaan semua jenis limbah yang berasal dari kapal (Ship Generated Waste), seperti limbah dari pengoperasian permesinan kapal, pemeliharaan kapal, kegiatan domestik kapal (dapur, cucian, kamar mandi), pembersihan muatan dan ruang muat, termasuk limbah sisa muatan (Cargo Residues), yang tidak dapat dibongkar bersama muatan pada saat proses bongkar muat.

Namun, lingkup COACH tidak termasuk penanganan barang/muatan berbahaya yang merupakan bagian dari muatan yang diangkut oleh kapal yang sudah diatur di dalam IMDG dan manajemen penanganan muatan/barang berbahaya.

COACH dibuat secara bersama-sama oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan PT. Pelindo II, yang permberlakuannya hanya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Secara teknis, COACH
merupakan integrasi Sistem Pelaporan Kapal Inaportnet milik Kemenhub dan Port Waste Management System milik PT. Pelindo 2.

Paling lama satu kali 24 jam atau pada saat melaporkan warta kedatangan kapal (SPM), operator kapal/agent harus sudah mengajukan permohonan rencana penurunan/bongkar limbah dari kapal yang sudah diklasifikasikan menurut jenis dan jumlah limbahnya melalui sistem inaportnet. Sedangkan BUP/pelindo/tersus harus sudah menyediakan tempat, reception facility dan penunjukan transporter.

BUP/Operator Terminal khusus dapat mengenakan tarif penanganan limbah sebagai pembiayaan dalam penanganan limbah dan penyediaan sumber daya pengelolaan limbah seperti personil, sarana prasarana dan administrasi. Besaran tarif harus disepakati oleh para pihak dan diketahui oleh Otoritas Pelabuhan serta disosialisasikan secara transparan oleh BUP/OT.

Pihak BUP/OT sebagai pengelola limbah harus menetapkan biaya penanganan limbah (Recovery Cost atau Waste Fee) yang harus disepakati oleh seluruh pihak. Syahbandar selaku regulator berperan memfasilitasi agar semua pihak dapat mencapai kesepakatan tarif tersebut.

“Kita akan running dengan 9 kapal sebagai pilot project. Apabila berjalan lancar, program ini dapat diterapkan oleh Pelabuhan-Pelabuhan lain di Indonesia,” kata Wisnu.

Penanganan limbah kapal merupakan bagian Konvensi MARPOL 73/78 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal. Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut melalui Peraturan Presiden No.46 tahun 1986. [AS]