Home Berita Strategi Galangan di Era New Normal: Transformasi dan Dukungan Negara

Strategi Galangan di Era New Normal: Transformasi dan Dukungan Negara

797
1
SHARE

JMOL. Agar dapat bertahan dan bangkit di era new normal saat ini, industri galangan kapal dalam negeri harus bertransformasi diri namun tetap memerlukan dukungan pemerintah yang nyata dan bersifat jangka panjang. Demikian dua simpulan penting dari Webinar ‘Strategi Galangan Kapal Nasional untuk Bangkit dan Menghadapi New Normal Pasca Covid-19″ yang diselenggarakan oleh Myshipgo pada Rabu, 15 Juli 2020.

Mengenai transformasi di kalangan industri Galangan kapal, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menyatakan ada 4 (empat) upaya dalam proses transformasi yang diajukan.

Pertama, go digital, berupa transparasi informasi dockspace sehingga semudah mencari kamar hotel pada platform booking online. Upaya go digital mencakup penyediaan informasi seperti lokasi, ketersediaan tempat, fasilitas, dan review.

Kedua, fast and smooth docking process. Selama ini, walaupun biaya docking di dalam negeri lebih murah dibanding negara tetangga, namun waktu docking di dalam negeri cenderung lebih lama.

Ketiga, conducive environment for maritime industry grow. Yaitu menciptakan iklim yang kondusif. Industri maritim di Korea, Jepang, China, dan Vietnam bertumbuh pesat karena ada kebijakan pemerintah yang jelas dan bersifat jangka panjang.

Keempat, making maritime industry attractive to banks and financial sector. Saat ini rata-rata investasi galangan dilakukan secara bertahap oleh pemilik. Perlu perubahan paradigma bank agar dapat memberikan kredit jangka panjang dengan suku bunga yang lebih murah kepada galangan dan pelayaran untuk pembelian kapal baru buatan dalam negeri, serta pembiayaan docking atau reparasi.

Sebaran Tidak Merata

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan bahwa industri galangan kapal merupakan salah satu mata rantai penting dalam industri maritim yang sangat mempengaruhi sistem logistik nasional.

Salah satu masalah adalah penyebaran galangan yang tidak merata. Dari sekitar 250 galangan kapal domesik, sebanyak 88 persen berada di kawasan barat dan 12 persen di kawasan timur Indonesia.

Ketidakmerataan penyebaran galangan merupakan salah satu contoh masalah ketidakmerataan infrastruktur logistik yang mempengaruhi aktivitas dan efisiensi pengangkutan barang antar wilayah di Indonesia. Waktu “out of service” kapal yang lebih panjang dapat mengganggu arus logistik melalui laut.

Tambah Setijadi, pemerintah juga dapat memberikan dukungan melalui insentif fiskal maupun non-fiskal, misalnya pengurangan atau penghapusan PPN dan BM. Selain itu, mendorong dukungan berbagai pihak, termasuk perbankan.

Masalah ketidakmerataan infrastruktur dan industri pendukungnya berdampak terhadap ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat dilihat dari distribusi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada tahun 2019, PDB masih terpusat di Jawa (59,00 persen) dan Sumatera (21,32 persen), diikuti Kalimantan (8,05 persen), Sulawesi (6,33 persen), Bali dan Nusa Tenggara (3,06 persen), serta Papua (2,24 persen).

Setijadi menjelaskan di wilayah-wilayah berpertumbuhan ekonomi rendah, Pemerintah harus mengimplementasikan paradigma “ship promotes the trade”. Pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur logistik, dilakukan untuk mengembangkan wilayah-wilayah pertumbuhan baru. Tumbuhnya pelayaran akibat di wilayah-wilayah pertumbuhan baru tersebut perlu didukung dengan keberadaan galangan kapal yang memadai. [AS]