Home Berita Sidang IMO MEPC ke-76 Berlangsung Alot, “CO2 Reduction Rate” Disepakati 10 Persen

Sidang IMO MEPC ke-76 Berlangsung Alot, “CO2 Reduction Rate” Disepakati 10 Persen

653
1
SHARE

JMOL. Komisi Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection Committee, MEPC) saat ini sedang melaksanakan sidang yang ke-76, sejak 10 hingga 17 Juni 2021 dan digelar secara jarak jauh (remote meeting). Ada empat agenda utama sidang, yaitu: Air Pollution Prevention, Green House Gas, Ballast Water Management, dan Marine Plastic Litter.

Indonesia mengikuti sidang ini dari kantor Kemenhub di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Capt. Hermanta, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla – Kemenhub. Sementara anggota delegasi terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian LHK, Pushidrosal TNI, KBRI London, PT. BKI Persero, PT. Pertamina dan DPP INSA.

Menurut Capt. Hermanta, Indonesia telah menyiapkan bahan intervensi untuk mengakomodir semua kepentingan stakeholder nasional apabila terjadi dinamika baru terkait posisi Indonesia terhadap semua materi sidang IMO MEPC ke 76 ini.

“Selama tiga hari kemarin kami telah membahas bersama seluruh bahan sidang IMO MEPC ke 76 ini. Tidak kurang dari 206 dokumen sidang yang merupakan usulan atau masukan dari sekretariat IMO, para anggota IMO dan organisasi non pemerintah telah kita pelajari bersama,” katanya.

“Pada kesempatan ini perlu kita garis bawahi bahwa sebagai negara maritim, Indonesia memiliki komitmen kuat dalam upaya perlindungan lingkungan maritim, beberapa konvensi perlindungan lingkungan maritim IMO telah kita ratifikasi dan telah diimplementasikan melalui regulasi nasional,” tambahnya.

Capt. Hermanta juga menyampaikan bahwa Indonesia dan beberapa negara lain yang tergabung dalam Co-Sponsor bersama Indonesia juga telah menyampaikan submisi dokumen pada Dokumen MEPC 76/7/20, dimana Indonesia memberikan komentar terhadap proposal International Maritime Research and Development Board (IMRB) yang merupakan pengajuan bersama Argentina, Brazil, Chili, China, Ekuador, India, Indonesia, Maroko, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Uni Emirat Arab, dan pada Dokumen MEPC 76/7/25 yang merupakan pengajuan bersama Indonesia, Rusia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ICS, INTERTANKO, IPTA dan WSC dimana dokumen ini mengomentari dokumen MEPC 76/7/5 mengenai “Report of the Correspondence Group on the Development of Technical Guidelines on Carbon Intensity Reduction (TOR 2)” yang dikirim oleh China, Jepang dan Uni Eropa dengan usulan memberikan pengecualian perhitungan Carbon Intensity Indicator terhadap kapal yang berlayar pada kondisi cuaca yang buruk sehingga menghindarkan kapal mendapatkan sanksi apabila tidak konsisten menerapkan efisiensi energi.

Reduction Rate 10 Persen

Pada agenda penurunan gas rumah kaca (Green House Gas), delegasi Indonesia menyampaikan posisi (bargaining position) terhadap konsep CO2 reduction rate untuk mencapai target CO2 emisi reduction 40% tahun 2030. Dimana pada sidang IMO MEPC ini terjadi pembahasan yang alot pada aksi jangka pendek untuk mencapai initial strategi IMO terkait pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 40% di tahun 2030 itu.

Indonesia bersama negara-negara berkembang lainnya memperjuangkan angka reduction yg implementatif, sementara negara-negara Eropa mendorong komite menyetujui reduction rate yang ambisius. Beberapa negara eropa menyampaikan ambisinya untuk menerapkan reduction rate minimal 22% mulai tanggal 1 Januari 2026, namun Indonesia dan beberapa negara berkembang lebih memilih langkah yang implementatif dengan nilai reduction rate minimal 10%. Setelah setiap negara anggota menyampaikan pandangannya, dan pada akhir diskusi pada sesi ini ketua sidang memutuskan IMO akan menerapkan angka CO2 reduction yg implementatif dan hal ini sejalan dengan posisi Indonesia, yaitu menerapkan reduction rate yang non linier hingga tahun 2030.

“Indonesia bersama dengan negara yang mendukung CO2 reduction rate yang implementatif berhasil mengungguli negara-negara Eropa (menang tipis) yang kemudian hasilnya langsung diputuskan untuk diadopsi,” jelasnya.

Untuk diketahui, demi mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 40% di tahun 2030 maka kapal-kapal lama wajib menerapkan program efisiensi energi dengan berbagai metode yang harus dipenuhi pemilik kapal seperti retrofit pada sistem permesinan kapal, penyesuaian tipe propeller kapal, penerapan sistem anti teritip, perencanaan pembersihan lambung kapal yang lebih baik dan metode lainnya untuk memenuhi persyaratan efisiensi energi. Delegasi Indonesia memandang ambisi pemenuhan reduction rate minimal 22% usulan negara-negara Eropa tersebut akan memberatkan para pemilik kapal terutama di masa pandemik Covid-19 karena banyak sektor usaha yang terkena dampak termasuk sektor pelayaran.

“Tentunya semua keputusan yang kita perjuangkan pada setiap pertemuan baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional selalu kita dasarkan pada kepentingan nasional Indonesia, termasuk dalam setiap perjuangan kita melalui sidang-sidang internasional sebagaimana yang akan kita ikuti saat ini,” tutupnya. [Dzar]