Home Berita Sidang IMO MEPC ke-76 Berlangsung Alot, “CO2 Reduction Rate” Disepakati 10 Persen

Sidang IMO MEPC ke-76 Berlangsung Alot, “CO2 Reduction Rate” Disepakati 10 Persen

873
1
SHARE

JMOL. Komisi Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection Committee, MEPC) saat ini sedang melaksanakan sidang yang ke-76, sejak 10 hingga 17 Juni 2021 dan digelar secara jarak jauh (remote meeting). Ada empat agenda utama sidang, yaitu: Air Pollution Prevention, Green House Gas, Ballast Water Management, dan Marine Plastic Litter.

Indonesia mengikuti sidang ini dari kantor Kemenhub di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Capt. Hermanta, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla – Kemenhub. Sementara anggota delegasi terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian LHK, Pushidrosal TNI, KBRI London, PT. BKI Persero, PT. Pertamina dan DPP INSA.

Menurut Capt. Hermanta, Indonesia sudah menyiapkan bahan intervensi untuk mengakomodir kepentingan stakeholder nasional jika terjadi dinamika baru terkait posisi Indonesia terhadap semua materi sidang IMO MEPC ke 76 ini.

“Selama tiga hari kemarin kami telah membahas seluruh bahan sidang IMO MEPC ke 76 ini. Kami mempelajari tidak kurang dari 206 dokumen sidang yang merupakan usulan atau masukan dari sekretariat IMO, para anggota IMO dan organisasi non pemerintah,” katanya.

“Pada kesempatan ini perlu kita garis bawahi bahwa sebagai negara maritim, Indonesia memiliki komitmen kuat dalam upaya perlindungan lingkungan maritim, beberapa konvensi perlindungan lingkungan maritim IMO telah kita ratifikasi dan telah diimplementasikan melalui regulasi nasional,” tambahnya.

Reduction Rate 10 Persen

Pada sidang IMO MEPC ini terjadi pembahasan yang alot pada penetapan CO2 reduction rate. Indonesia bersama negara-negara berkembang lainnya memperjuangkan angka reduction yang implementatif, sebesar minimal 10 persen. Sementara negara-negara Eropa mengusulkan angka yang ambisius, yaitu 22 persen pada tahun 2026. Setelah semua negara menyampaikan pandangannya, dilakukan voting. Hasilnya, usulan rate 10 persen unggul tipis. Ketua sidang kemudian memutuskan menerapkan CO2 reduction rate yang implementatif.

Usulan lain yang disepakati adalah pengecualian perhitungan CII saat kapal sedang berlayar di cuaca buruk. Pengecualian ini akan menghindarkan kapal dari sanksi jika tidak konsisten menerapkan program efisiensi energi.

Untuk diketahui, untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 40% di tahun 2030 (Program Jangka Pendek) maka pada kapal eksisting wajib dilakukan upaya efisiensi energi dengan berbagai metode seperti retrofit pada sistem permesinan kapal, penyesuaian tipe propeller kapal, sistem anti teritip, dan metode lainnya untuk mencapai efisiensi energi. [Dzar]