Home Berita Sanksi Wajib AIS Kelas B Berlaku Hari Ini, Ditjen Hubla Kerahkan Ratusan...

Sanksi Wajib AIS Kelas B Berlaku Hari Ini, Ditjen Hubla Kerahkan Ratusan Petugas

4314
0
SHARE

JMOL. Sanksi administratif bagi kapal yang tidak menggunakan dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) Kelas B mulai diterapkan pada hari ini, Kamis (20/2). Sementara untuk AIS Kelas A sudah terlebih dahulu diberlakukan sejak 20 Agustus 2019.

Dasar regulasinya adalah Permenhub No. PM 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang berlayar di Wilayah Perairan Indonesia, serta perubahannya melalui Peraturan Menteri No. PM 58 Tahun 2019.

BACA: Tahun 2019, Kemenhub Terapkan Wajib AIS di Laut Indonesia

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menjadi perangkat hukum yang berwenang memastikan pelaksanaan kewajiban penggunaan dan pengaktifan AIS Kelas B dimaksud. Aparat KPLP yang bertugas dibekali Standard and Procedure (SOP) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 176/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Berbendera Indonesia.

Pemantauan Wajib AIS ini dilakukan melalui 22 (dua puluh dua) Vessel Traffic Service (VTS) dan 150 Stasiun Radio Pantai (SROP) yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Melibatkan ratusan petugas Stasiun VTS, petugas SROP, PPKK dan pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal asing.

Sanksi Cabut COE Nakhoda

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: KP.176/DJPL/2020, Pasal 3 ayat (3), nakhoda yang dengan sengaja tidak mengaktifkan AIS, atau menjalankan kapal yang tidak memiliki AIS, akan diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK).

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, PPKK melaporkan hasil temuan tersebut kepada Syahbandar. Selanjutnya, Syahbandar menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif untuk Nakhoda kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan. Dalam (paling lama) 7 hari kerja, Direktur Perkapalan dan Kepelautan akan menetapkan pencabutan sementara sertifikat pengukuhan Certificate of Endorsement (COE) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Secara paralel, di lapangan Syahbandar menunda keberangkatan kapal sampai terpasang dan aktifnya AIS di atas kapal.

Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan menjelaskan bahwa selain untuk memudahkan pendeteksian kapal, pemasangan AIS juga untuk lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Menurut Hengki, aparat Hubla akan memberi peringatan terlebih dahulu  sebelum dilakukan penindakan.

“Syahbandar akan berkoordinasi dengan KPLP untuk mendekati dan memberi peringatan kepada kapal yang tidak mengaktifkan AIS”, kata Hengki

Hengki menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Wajib AIS ini. [AS]