Home Artikel Riset Publik Kemenhub: Bagaimana Penerapan Konvensi IMO di Indonesia? Silahkan Berpartisipasi

Riset Publik Kemenhub: Bagaimana Penerapan Konvensi IMO di Indonesia? Silahkan Berpartisipasi

260
0
SHARE

JMOL. Mulai tahun 2022 IMO memberlakukan secara wajib (mandatory) terhadap penerapan IMO Konvensi III-Code. Sebagai anggota IMO, Indonesia mempersiapkan diri menghadapi Mandatory IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) tersebut.

Untuk itu, Kemenhub melalui LSDP (Puslitbang Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan) kini sedang melakukan Studi Peningkatan Manajemen Transportasi Laut. Studi ini akan menghasilkan Sistem Manajemen Transportasi Laut (SMTL) berbasis ISO 9001 versi 2015 yang akan digunakan sebagai Sistem Mutu IMSAS di Indonesia.

Untuk menyusun kelengkapan standar mutu SMTL, dilakukan Pengukuran Indeks Penerapan IMO Konvensi (III-Code) di Indonesia Tahun 2019, melalui
riset publik terhadap responden stakeholder maritim dengan menggunakan Wellbeing Methodology.

Stakeholder maritim yang dimaksud meliputi: Penentu Kebijakan, Regulator, Operator Pelayaraan, Operator pendidikan, Pengguna jasa, organisasi profesi, media maritim, awak kapal, dan lain-lain. Sebagai stakeholder maritim, anda dapat berpartisipasi dengan melalui link ini.

Adapun konvensi-konvensi IMO yang diukur penerapannya di indonesia adalah: SOLAS 74, International Load Line 1966 (ILL 66), Tonnage Meassurement of Ship 69, MARPOL 73/ 78, STCW 78/ 95/ 2010 Manila, COLREG 72, dan Protocol 97 (MARPOL PORT).

Secara umum, pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner bertujuan mengukur tingkat pengetahuan, pemahaman (persepsi) dan kesadaran, peran dan partisipasi, serta penerimaan dan kepatuhan terhadap konvensi-konvensi IMO di atas. [AS]