Home Berita PT SAL Peroleh Konsesi Kelola Terminal Umum 37 Tahun di Pelabuhan Samarinda

PT SAL Peroleh Konsesi Kelola Terminal Umum 37 Tahun di Pelabuhan Samarinda

442
1
SHARE

JMOL. Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Sarana Abadi Lestari (SAL) mencapai kesepakatan kerjasama jasa kepelabuhanan pada Terminal Umum PT Sarana Abadi Lestari di Pelabuhan Samarinda. PT SAL mendapat konsesi pengelolaan terminal tersebut selama 37 tahun.

Kepala KSOP Kelas II Samarinda Capt. Dwi Yanto saat penandatanganan Perjanjian Konsesi di Samarinda, Rabu (17/6), mengatakan pengusahaan Terminal Umum PT Sarana Abadi Lestari telah sesuai dengan Rencana lnduk Pelabuhan (RIP) Nasional tahun 2017 dan Rencana Induk Pelabuhan Samarinda tahun 2006.

Ruang lingkup Perjanjian Konsesi di atas meliputi antara lain: lingkup pengusahaan; masa konsesi; tarif awal dan formula tarif;
hak, kewajiban, dan resiko; dan lain-lainnya. Sementara berdasarkan review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur,  jangka waktu konsesi ditetapkan selama 37 tahun dengan fee konsesi sebesar 5% per tahun.

PT SAL sebelumnya mengoperasikan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk menunjang kegiatan usahanya di bidang industri kimia dasar organik. Perubahan status menjadi terminal umum dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas dalam pengusahaan di pelabuhan melalui penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, dan menambah pendapatan negara melalui pembayaran konsesi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Konsesi

Dalam rezim kepelabuhanan di Indonesia, konsesi adalah hak penyelenggaraan pelabuhan atau terminal yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada pemegang izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) terhadap objek konsesi. Kementerian Perhubungan diwakili oleh Otoritas Pelabuhan  menjadi pihak yang berwenang untuk pemberian izin konsesi bagi pelabuhan umum.

Perjanjian konsesi diatur oleh beberapa peraturan perundangan, yaitu UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, PP No. 61 tahun 2009 dan PP No. 64 tahun 2015 tentang Kepelabunan, Permenhub No. 15 tahun 2015 dan Permenhub No. 166 tahun 2015 tentang konsesi dan perjanjian kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan di bidang kepelabuhanan.

Dalam kurun waktu yang telah disepakati, BUP harus memberikan seluruh aset yang dimilikinya kepada pemerintah untuk diusahakan menjadi milik negara. Otoritas Pelabuhan dan BUP menyepakati jangka waktu konsesi, yang disesuaikan dengan pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar bagi BUP.

Setelah masa konsesi berakhir, BUP dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk tetap mengelola pelabuhan tersebut, namun status aset dan fasilitas sudah menjadi milik negara.

Dengan demikian, terkait konsesi PT SAL di atas, obyek konsesi berupa terminal milik PT SAL nantinya akan diserahkan negara melalui kepada Kantor KSOP Kelas II Samarinda. [AF]