Home Berita PSC Tokya MOU Gelar Pertemuan Rutin, Bahas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

PSC Tokya MOU Gelar Pertemuan Rutin, Bahas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

225
0
SHARE

JMOL. Indonesia melalui Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) kembali berpartisipasi dalam acara Technical Working Group (TWG 14) dan Port State Control Committee (PSCC 31) yang digelar secara daring dari Holiday Inn Hotel, Jakarta (18/1). Acara rutin tahunan negara anggota Tokyo MoU ini menyoroti isu keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya di wilayah Asia Pasifik.

Tokyo MoU adalah “Memorandum of Understanding on Port State Control” di Kawasan Asia Pasifik yang ditandatangani oleh 18 (delapan belas) Otoritas Maritim di kawasan tersebut pada 1 Desember 1993 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 1994. Saat ini ada 21 negara anggota, yaitu Australia, Kanada, Chili, Cina, Fiji, Hong Kong (Cina), Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Kepulauan Marshall, Selandia Baru, Panama (diterima pada Pertemuan PSCC ke-30), Papua Nugini, Peru, Filipina, Federasi Rusia, Singapura, Thailand, Vanuatu dan Vietnam.

Pertemuan Port State Control Committee ke-31 kali ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 (dua puluh satu) negara anggota Tokyo MoU serta Sekretariat Tokyo MoU. Bertindak sebagai Chairman pada Pertemuan ini adalah Kenny Crawford dari Selandia Baru.

Sementara pertemuan TWG ke-14 lebih membahas hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pedoman teknis PSC, Kampanye Inspeksi Terkonsentrasi, sistem dan pertukaran informasi, evaluasi pekerjaan kelompok teknis lintas sektor, dan kerjasama teknis lainnya.

Mewakili Indonesia, Direktur KPLP Ahmad menyebutkan, meski di tengah pandemi Covid-19, acara tersebut diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi industri pelayaran khususnya pengiriman logistik melalui laut.

“Kami masih mengikuti prosedur inspeksi sesuai pedoman Tokyo MoU. Harapannya, Indonesia dapat berkontribusi menghadirkan pelayaran yang memenuhi standar kelaiklautan, keamanan dan perlindungan maritim” ujarnya.

Untuk Program Kerjasama Teknis, Ahmad mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggara Training PSCO tentang Ballast Water Management (BWM) dan Anti-Fouling System (AFS) di bawah kerangka kerjasama IMO-NORAD MEPSEAS pada tahun 2022 mendatang.

Baca: PSC Asia Pasifik Fokus Periksa Sistem dan Prosedur Darurat Kapal

Port State Control (PSC) adalah rezim pemeriksaan terhadap kapal asing yang berkunjung untuk memverifikasi kepatuhan mereka dalam memenuhi aturan internasional tentang keselamatan, keamanan, perlindungan lingkungan laut dan kondisi hidup dan kerja pelaut. PSC adalah instrumen penegakkan hukum apabila terdapat kasus dimana pemilik dan negara bendera gagal melaksanakan tanggung jawab mereka dalam menerapkan atau mematuhi aturan. PSC suatu negara dapat meminta agar kekurangan diperbaiki dan berhak melakukan penahanan kapal (ship detention) jika diperlukan.

Setiap kapal yang bersandar di pelabuhan negara anggota Tokyo MoU harus dapat memperlihatkan kepatuhan terhadap regulasi International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO), antara lain aturan keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal. Inspeksi oleh PSC bertujuan untuk mencegah beroperasi kapal sub-standar- yang tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan. [AF]