Home Artikel Perubahan UU Pelayaran dalam RUU Cipta Lapangan Kerja

Perubahan UU Pelayaran dalam RUU Cipta Lapangan Kerja

1550
0
SHARE


JMOL. RUU Cipta Lapangan Kerja atau disingkat RUU Cipta Kerja sudah diajukan Pemerintah ke DPR. RUU omnibus law ini mengubah begitu banyak UU, salah satunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selanjutnya disingkat “UU Pelayaran”.

Berdasarkan struktur RUU Cipta Kerja yang diperoleh Redaksi, perubahan terhadap UU Pelayaran berada pada Bab III, Bagian Keempat, dan Paragraf 10 tentang Transportasi. Pada bagian dan paragraf lain, ada juga perubahan terhadap sejumlah UU terkait kemaritiman, yaitu UU Kelautan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Perikanan, UU Minerba, dan UU Migas. (lihat grafis 1).

Grafis 1

Di dalam paragraf 10 ini, ada empat UU terkait transportasi yang diubah, yaitu: UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU Perkeretaapian, UU Pelayaran, dan UU Penerbangan. Perubahan terhadap UU Pelayaran dilakukan melalui pasal 59 (mulai halaman 395). Ada sebanyak 58 pasal yang diubah, dan 10 pasal yang dihapus.

Sesuai penempatannya di RUU (BAB III, Bagian Keempat, Paragraf 10), maka perubahan UU Pelayaran dimaksudkan untuk memperbaiki Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha di sektor pelayaran (baca: Maritim). Caranya adalah melalui (Bagian Keempat) penyederhanaan perizinan berusaha, serta kemudahan dan persyaratan Investasi. Apa saja yang diubah untuk mencapai tujuan yang dimaksud?

Secara umum, UU Pelayaran mengatur bisnis maritim di Indonesia yang meliputi setidaknya: angkutan laut, kepelabuhanan, dan jasa maritim terkait lainnya. Pada bisnis angkutan laut, investasi terpenting adalah kapal. Investornya disebut shipowner atau pemilik kapal, bisa berupa perorangan atau institusi. Pelaku usaha lainnya adalah perusahaan pelayaran dan jasa pengawakan kapal.

Bisnis di kepelabuhanan memerlukan modal besar untuk pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana pelabuhan. Sementara jasa-jasa maritim lainnya bertumpu pada kemampuan manajerial dan kompetensi pada keahlian tertentu.

Dalam konteks RUU Cipta Kerja di atas, apa saja penyederhanaan perizinan berusaha, serta kemudahan dan persyaratan Investasi di bisnis angkutan laut, bisnis kepelabuhanan dan jasa maritim lainnya?

Angkutan Laut Dalam Negeri

Bisnis atau usaha angkutan laut di Indonesia diatur oleh UU Pelayaran dalam Bab Angkutan di Perairan. Khusus untuk angkutan laut dalam negeri, para pelaku usaha nasional (pemilik kapal, perusahaan pelayaran, dan awak kapal) diafirmasi oleh asas cabotage. Pasal 8 UU Pelayaran yang memuat asas cabotage tetap dipertahankan oleh RUU Cipta Kerja. Namun, RUU tersebut menyisipkan pasal 8A di antara Pasal 8 dan 9 (Lihat grafis 2).

Grafis 2

Pasal 8A memberi kesempatan kepada kapal asing (baca: shipowner asing) untuk berkiprah di kegiatan yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang. Sekaligus juga, Pasal 8A menegaskan lingkup penerapan asas cabotage, yaitu pada “kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia”.

Secara substansi, ketentuan pasal 8A sebenarnya sudah diatur oleh PP No 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan, dan Kebijakan IPKA (Ijin Penggunaan Kapal Asing).

BACA: 8 Tahun IPKA, Kapal Asing Masih Diperlukan

Dapat disimpulkan sementara, pada bisnis angkutan laut, RUU Cipta Kerja memberi kepastian hukum kepada investasi asing (baca: kapal asing) untuk berbisnis di Indonesia, dengan tetap mempertahankan asas cabotage yang memberi perlindungan kepada investor domestik (Baca: kapal nasional). Demikian ulasan sementara. Bersambung. [AF/AS]