Home Berita Permenhub 18/2020 di masa Pandemi Covid-19, Kapal Penumpang Butuh Kepastian Sandar

Permenhub 18/2020 di masa Pandemi Covid-19, Kapal Penumpang Butuh Kepastian Sandar

1033
1
SHARE

JMOL. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Permenhub yang ditandatangani oleh Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan pada 9 April 2020 tersebut secara garis besar mengatur tiga hal yaitu: pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020. Mencakup penumpang kendaraan umum dan pribadi, operator sarana dan prasarana transportasi baik di transporasi darat, kereta api, laut dan udara.

Menurut juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati pada Sabtu (11/4), Permenhub No. 18/2020 berlaku untuk transportasi penumpang (kendaraan umum dan pribadi) serta transportasi barang/logistik. Mengatur hal-hal yang harus dilakukan mulai pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan.

Unduh Permenhub No 18/2020 di sini

Seperti apa pengendalian transportasi laut? Redaksi meminta pendapat Dr. Saut H Gurning, dosen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi SepuluhNovember (ITS), berikut petikannya.

Pertama, permenhub secara umum sudah baik dalam mempersiapkan penumpang, operator sarana dan prasarana angkutan penumpang (laut) dengan memperhatikan protokol kesehatan penanganan covid-19. Khususnya dalam tiga stage: saat di pelabuhan asal, dalam perjalanan (pelayaran) dan saat di pelabuhan tujuan.

“Jadi mitigasinya sudah baik”. kata Saut saat dihubungi malam ini (12/4).

Namun, menurut Saut, proses deteksi kondisi kesehatan penumpang yang hanya melalui pengukuran temperatur penumpang (di batas 38 derajat) dinilai tidak begitu handal. Karenanya, untuk SOP di pelabuhan asal, selama pelayaran (di atas kapal) dan di pelabuhan perlu ada deteksi yang lebih baik, misalnya menerapkan rapid test. Termasuk penyediaan tenaga medis di pelabuhan dan di atas kapal.

Yang kedua, soal disinkronisasi. Dalam fakta di lapangan, banyak kapal atau armada kapal penumpang yang tetap beroperasi walau terbatas dengan berbagai pola. Namun, di berbagai pelabuhan tujuan sudah diberlakukan penutupan angkutan penumpang. Sehingga kapal tidak bisa bersandar, harus menunggu atau lego jangkar di perairan.

Untuk itu, perlu pengaturan kejelasan status penerimaan kapal sandar di pelabuhan tujuan. Sebab jika tidak jelas maka keselamatan kapal menjadi taruhannya.

“Jika kapal bergerak ke pelabuhan tujuan, lalu tidak diterima untuk sandar termasuk layanan bahan bakar dan logistik lainnya, maka dapat mengakibatkan kapal tidak dapat dioperasikan dengan baik atau laik-laut”, jelas Saut.

Untuk menepis kekhawatiran Pemda, Saut mengusulkan pemanfaatan terminal penumpang menjadi fasilitas karantina sementara.

Baca: Terminal Penumpang diusulkan menjadi Karantina Sementara

Ketiga, protokol kesehatan selalu berubah dari waktu ke waktu. Seperti SOP WHO untuk screening/rapid test dan tracing dari ODP dan PDP. Yang kemudian diadopsi oleh satgas nasional penanganan covid-19. Terkait dinamika ini, menurut Saut, Permenhub perlu dapat diaplikasi secara operasional dengan memperhatikan perkembangan SOP penanganan dan status covid-19.

Saut menyarankan pemerintah pusat mendorong koordinasi dan kolaborasi yang lebih luas di tingkat lokal. Yang melibatkan pemda, KKP, KSOP, operator pelabuhan, operator pelayaran, serta penumpang dan pemilik barang.

“Stakeholder perlu ditingkatkan dan diberi keleluasaan mengambil keputusan tanpa perlu persetujuan tingkat pusat. Mungkin cukup melalui konsultasi. Sehingga berbagai respon cepat dan tanggap dapat diambil dengan baik,” kata Saut di akhir pembicaraan. [AS]

1 COMMENT

Comments are closed.