Home Berita Perkuat Penanggulangan Oil Spill, RI akan Ratifikasi Konvensi IMO OPRC 1990

Perkuat Penanggulangan Oil Spill, RI akan Ratifikasi Konvensi IMO OPRC 1990

163
1
SHARE

JMOL. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tengah melakukan persiapan pengesahan International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 (OPRC) ke dalam Hukum Nasional.

Ini karena perairan Indonesia termasuk jalur pelayaran internasional dan terletak diantara produsen dan konsumen minyak bumi sangat rawan terhadap polusi minyak jika terjadi kecelakaan kapal yang menyebabkan tumpahan minyak (oil spilled).

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Andi Hartono, saat membuka secara daring penyelenggaraan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Menuju Pengesahan OPRC Convention, Aspek Hukum dan Penerapannya, bertempat di Hotel De Paviljoen, Bandung, Senin (8/3).

Perairan Indonesia dilalui oleh kapal-kapal barang dari negara-negara Asia maupun Eropa menuju ke Asia Tenggara maupun Australia, ataupun sebaliknya. Perairan Indonesia juga terletak di antara negara-negara produsen minyak di bagian barat dan negara-negara konsumen di bagian timur. Posisi yang strategis ini, selain menguntungkan juga mengandung resiko berupa dampak negatif dari kemungkinan terjadinya tumpahan minyak.

Konvensi OPRC adalah Konvensi International Maritime Organization (IMO) yang mengatur mengenai tindakan yang perlu diambil suatu negara dalam menghadapi kejadian tumpahan minyak di laut, baik secara nasional maupun internasional melalui kerjasama dengan negara lain.

Konvensi OPRC tidak dapat dilepaskan dari peristiwa “Exxon Valdez Oil Spill” di Alaska pada 24 Maret 1989, yang menyebabkan tumpahan minyak menyebar luas karena ketidaksiapan berbagai pihak. Hal ini terjadi karena belum adanya ketentuan-ketentuan internasional yang dapat mengakomodir masyarakat internasional dalam penanggulangan pencemaran laut.

Baca: 25 Tahun Mengenang Exxon Valdez Spill

Dari peristiwa itu, pada Juli tahun 1989 Amerika Serikat memprakarsai Konferensi Internasional di Paris dengan proposal “International Emergency Response for Oil Spill Clean Up”. Majelis IMO pada November 1989 menindaklanjuti rekomendasi dari konfrensi tersebut dengan menyiapkan rancangan konvensi. Satu tahun kemudian, 30 November 1990, konvensi OPRC diadopsi IMO dan diberlakukan pada 13 Mei 1995.

Indonesia akan menjadi negara ke 116 yang meratifikasi konvensi OPRC. Berdasarkan data IMO, konvensi OPRC adalah konvensi yang ke 29 yang diratifikasi Indonesia, dari total 59 konvensi IMO yang ada.

Tim Nasional Oil Spill

Menurut Andi, pemerintah Indonesia selama ini terus melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan terkait tumpahan minyak di laut, antara lain dengan selalu memastikan kesiap-siagaan setiap Pelabuhan dengan melakukan verifikasi rutin mengenai kesiapan operator dalam menanggulangi pencemaran minyak di laut dengan memastikan Prosedur, Peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di tempat tersebut memiliki kemampuan untuk menanggulangi pencemaran minyak yang mungkin terjadi, sesuai dengan tingkat risikonya.

“Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2006 telah diatur Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan Tier 3/ Nasional. Selain itu, Tim tersebut juga bertugas untuk memberi dukungan advokasi kepada setiap orang yang mengalami kerugian akibat tumpahan minyak di laut,” jelasnya.

Tim Nasional ini, lanjut Andi, beranggotakan 13 (tiga belas) Instansi, Kementerian/ Lembaga Pemerintahan yang diketuai oleh Menteri Perhubungan dan beranggotakan KLHK, Kementerian ESDM, Kemendagri, Kemenlu, KKP, Kemenkes, Kemenkeu, Kemenkumham, TNI Polri, SKK Migas, BPH Migas, Gubernur dan Bupati/Walikota yang wilayahnya mencakup laut.

Selain itu, pada level Internasional, Indonesia juga bergabung menjadi anggota dalam beberapa forum penanggulangan pencemaran minyak di laut, antara lain MoU on ASEAN Cooperation Mechanism for Joint Oil Spill Preparedness and Response, Revolving Fund Committee (RFC) antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, Sulawesi Sea Oil Spill Response Plan Network antara Indonesia, Malaysia dan Filipina, serta Indonesia-Australia Concerning Transboundary Marine Pollution Preparedness and Response. [AS]