Home Pelayaran Keselamatan Pelayaran Pengawasan Kapal Wisata Labuhan Bajo Diperketat

Pengawasan Kapal Wisata Labuhan Bajo Diperketat

631
0
SHARE

JMOL. Paska tenggelamnya kapal wisata KLM (Kapal Layar Motor) Plataran Pinisi Bali di perairan Pulau Bidadari, kemarin (21/1), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Labuan Bajo melakukan sejumlah langkah peningkatan keselamatan pelayaran.

Simon Baun, Kepala UPP Labuhan Bajo, mengakui hingga saat ini masih ada kapal wisata yang beroperasi tanpa persetujuan berlayar dan tanpa izin usaha. Untuk itu, pihaknya akan segera mengumpulkan para pemilik kapal wisata di  Labuan Bajo untuk memetakan dan mensosialisasikan keselamatan pelayaran, sekaligus memastikan terpenuhinya persyaratan bagi kapal wisata sebelum beroperasi dan berlayar. Saat ini ada sekitar 350 kapal wisata yang beroperasi.

Terdapat dua aspek pengoperasian kapal yang harus dipenuhi, yaitu (i) kelaiklautan kapal yang ditandai dengan sertifikat dari UPP Labuan Bajo, termasuk Surat Persetujuan Berlayar; dan (ii) aspek perizinan usaha pariwisata yang dikeluarkan Dinas Pariwisata, izin usaha angkutan laut dan izin operasional kapal dari Dinas Perhubungan.

“Ini akan kami petakan, kapal wisata boleh beroperasi jika kedua aspek tersebut terpenuhi. Kami berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Kepolisian setempat untuk memastikan semua aspek di atas dipenuhi oleh kapal wisata yang beroperasi di Labuan Bajo,” jelas Simon.

Selain itu, penggunaan perangkat telekomunikasi radio untuk kapal wisata sedang dijajaki. Perangkat radio ini berfungsi untuk pengawasan aktivitas berlayar dan sarana komunikasi jika terjadi keadaan darurat.

Sementara terkait dengan perlindungan lingkungan maritim, UPP Labuan Bajo akan menerbitkan larangan pembuangan sampah ke laut dan menerapkan aturan untuk membawa sampah ke daratan.

“Labuan Bajo kini memiliki pusat daur ulang sampah dengan kapasitas 5 ton, TPA Sanitari seluas 5 hektar (sekitar 20 km dari pusat kota), dan TPA pendamping dengan kapasitas penampungan sampah 1.8 ton,” kata Simon.

Destinasi Super Prioritas

Pemerintah menargetkan Labuhan Bajo menjadi destinasi wisata kelas dunia, seperti Bali. Labuhan Bajo mengandalkan eksotisme alam berupa pulau-pulau kecil berbukit-bukit, termasuk komodo di pulau Rinca. Perahu dan kapal menjadi pilihan utama untuk menikmati semua keindahan Labuhan Bajo. Jaminan terhadap keselamatan pelayaran sangat penting guna menjaga minat serta kepercayaan wisatawan.

Pada tahun 2020, anggaran dari APBN untuk pengembangan kawasan Labuan Bajo mencapai Rp1,7 triliun, meningkat 10,4 persen dari Rp1,54 triliun di tahun 2019. Anggaran tersebut disalurkan melalui lima kementerian. Kementerian PUPR menyumbangkan dana sebesar Rp 979,3 miliar, Kementerian Perhubungan Rp 435,04 miliar, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp 244,74 miliar. Selanjutnya, Kemendes Rp 21,72 miliar, dan Kementerian LHK Rp 29,23 miliar.

Bagi pemerintah, Labuhan Bajo adalah destinasi wisata super prioritas di tahun 2020 ini. Badan Otoritas Labuan Bajo dan Flores sebagai pengelola bertekad menghadirkan wisata bahari kelas dunia. Tentu, dengan keselamatan yang (harus) kelas dunia. [AI]