Home Artikel OJI: Tuntaskan PP Perlindungan ABK Kapal Ikan dan Ratifikasi Konvensi ILO C-188

OJI: Tuntaskan PP Perlindungan ABK Kapal Ikan dan Ratifikasi Konvensi ILO C-188

1283
0
SHARE

JMOL. Terungkapnya peristiwa  dugaan kuat pelanggaran HAM yang berujung pada hilangnya nyawa beberapa PMI ABK seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem dan kelembagaan perlindungan PMI ABK, termasuk di dalamnya menjalin kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Langkah ini perlu segera dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.

Demikian intisari keterangan pers dari Ocean Justice Initiative (OJI), sebuah lembaga think tank dan advokasi kebijakan tata kelola laut (Ocean Governance). OJI merilis Keterangan pers tersebut pada 7 Mei 2020, ditandatangani Mas Achmad Santosa, CEO OJI.

Keterangan pers OJI merupakan respon atas terungkapnya peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta meninggalnya beberapa pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai anak buah kapal (PMI ABK) di kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok yang bernama Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 802, dan Tian Yu 8, milik Dalian Ocean Fishing Co., Ltd.

Baca: Kasus ABK WNI di Kapal Ikan Tiongkok, Ini Penjelasan Kemenhub

Untuk memperkuat sistem dan kelembagaan perlindungan PMI ABK, OJI mengusulkan dua hal, yaitu (1) Menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP); dan (2) Ratifikasi Konvensi ILO C-188.

Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud adalah PP yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal dan Pelaut Perikanan. PP tersebut merupakan amanat Pasal 64 UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Seharusnya, PP ini sudah terbit pada 22 November 2019, 2 (dua) tahun sejak UU Nomor No 18/2017 diundangkan. Sempat diiakukan beberapa kali pembahasan RPP, namun hingga kini masih jauh dari tuntas.

Yang kedua, OJI menyarankan Pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) C-188 tentang Work in Fishing Convention and Recommendation.

ILO C-188 adalah instrumen internasional yang mengatur bentuk-bentuk perlindungan kepada ABK perikanan dan mekanisme untuk memastikan kapal-kapal ikan mempekerjakan ABK dengan kondisi yang layak. C-188 menetapkan perlindungan yang sifatnya khusus untuk industri perikanan yang memiliki resiko pekerjaan yang sangat tinggi. Hal-hal yang diatur dalam C-188 antara lain umur minimal untuk bekerja, standar perjanjian kerja laut, perlindungan ABK, kewajiban jaminan sosial dan kesehatan.

Indonesia sebenarnya sudah meratifikasi ILO Convention on Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) pada tahun 2016, namun konvensi yang juga diadopsi oleh IMO tersebut secara eksplisit mengecualikan keberlakuannya untuk ABK di kapal ikan. Pasal 2 paragraph 4 MLC 2006 menyebutkan: “Except as expressly provided otherwise, this Convention applies to all ships, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in commercial activities, other than ships engaged in fishing or in similar pursuit and ships of traditional build such as dhows and junks. This convention does not apply to warships or naval auxiliaries”.

Adapun mengenai peristiwa yang menimpa PMI ABK di Kapal Ikan berbendera Tiongkok, yang berhasil dihimpun OJI adalah sebagai berikut: sebanyak 18 PMI ABK yang menjadi korban dalam peristiwa ini, dan 4 diantaranya meninggal dunia. 3 jenazah PMI ABK dimakamkan di laut (burial at sea) dan 1 PMI ABK berinisial EP meninggal dunia di Busan Medical Center pada 27 April 2020 pukul 7 pagi waktu setempat. 14 ABK PMI lainnya diduga kuat mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM antara lain: Kerja paksa secara berlebihan; Gaji tidak dibayarkan; Kekerasan; dan Akomodasi, makanan dan minuman yang tidak layak. [AF]