Myanmar dan Pergeseran dari Laut Cina Selatan (Konflik Samudra Pasifik) ke Samudra Hindia

Oleh: Bungas T Fernando Duling *)

Apa pun penyebab dan alasannya, tidak dibenarkah sebuah konflik berakibat pada hilangnya kemanusian. Seperti yang terjadi dalam peristiwa Rohingya, mulai dari anak-anak, para wanita dan orang tua menjadi korban kemanusian dalam efek konflik. Baik secara sengaja atau tidak, kekerasan yang menimbulkan korban masyarakat sipil dari etnis Rohingya harus dikecam dan dihentikan.

Kekerasan terhadap etnis Rohingya sudah berlangsung lama, dan menjadi bagian dari sejarah perjalanan negara Myanmar. Sejak akhir 1970-an, hampir satu juta Muslim Rohingya telah meninggalkan rumahnya karena penganiayaan yang meluas. Menurut data terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 168.000 orang Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejak tahun 2012. Pada bulan Oktober 2016, tindakan keras militer telah memaksa sekitar 87.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Banyak orang Rohingya mempertaruhkan nyawa mengungsi ke Malaysia dengan menaiki perahu melintasi Teluk Benggala dan Laut Andaman. Antara tahun 2012 dan 2015, lebih dari 112.000 orang melakukan perjalanan yang berbahaya tersebut. PBB memperkirakan ada sebanyak 420.000 pengungsi Rohingya di Asia Tenggara.

Terakhir, kekerasan di propinsi Rakhine di Myanmar barat laut sejak akhir Agustus 2017 telah memaksa sekitar 27.000 orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh, sementara 20.000 lainnya terdampar di antara kedua negara, Demikian Reuters melaporkan, mengutip sumber PBB.

Pemerintah Myanmar sangat tertutup dan berulang kali membantah kekerasan yang terjadi dalam identifikasi “genocide”, serta menempatkan “kelompok” perjuangan Rohingya sebagai terorisme. Tertutupnya pemerintahan Myanmar tidak lepas dari situasi geopolitik dan geostrategik dunia, sebagai rangkaian cerita panjang paska “perang dingin”, dan semakin meruncingnya persaingan RRC dan AS.

Pergeseran Wilayah Konflik

Kawasan Asia, dan termasuk Asia Tenggara telah menjadi arena konflik baru pasca berakhirnya “perang dingin”. Posisi sebagai “lambung” dari RRC, dan akses ke Samudera Hindia telah menempatkan Myanmar berada dalam silang kepentingan RRC, AS dan Inggris. Pemerintah Junta Militer dan sosok Aung San Suu Kyi menjadi warna nyata dalam permukaan politik Myanmar.

Kebutuhan energi yang besar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi RRC sejak tahun 2004 membuat pergeseran konflik yang meluas dari “konflik Timur Tengah” menuju “Konflik Asia Kecil” yang bermuara pada Samudra Pasifik dan Samudera Hindia.

Wacana Terusan Kra sebagai pemintas rute selat Malaka dari padatnya arus barang di Laut Cina Selatan menjadi babak baru dari cerita perampokan dan terorisme di Selat Malaka. Klaim kepulauan spratly menjadi titik api dalam sekam konflik Laut Cina Selatan (LCS).

Kekayaan Migas Myanmar

Sejak penemuan ladang gas Shwe pada tahun 2004, kawasan lepas pantai Myanmar, sepanjang 1.500 kilometer dari Teluk Bengal hingga Laut Andaman, mulai ramai didatangi perusahan-perusahan migas dari China, Rusia, Korsel, India, Jepang, Perancis, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ladang gas Shwe (Blok-A1) yang terletak di Teluk Begal memiliki cadangan 5,6 TCF (triliun kaki kubik), ditaksir bernilai 37 – 52 miliar dollar AS dan tidak habis dieksploitasi hingga 30 tahun ke depan.

Ladang migas di Semenanjung Rakhine, memiliki cadangan (terbukti) gas alam sebesar 7,836 TCF dan minyak sebesar 1,379 milyar barel. Beberapa blok sudah berproduksi sejak 2013. Sejumlah perusahan beroperasi di sana, antara lain Daewoo International, ONGC, MOGE, GAIL, KOGAS, Woodside Petroleum (Australia), CNPC (China), Shell (Belanda/Inggris), Petronas (Malaysia), dan lain lain.

Ladang migas di daratan Arakan, memiliki cadangan terbukti sebesar 1,744 TCF gas dan 1,569 milyar barel minyak. Terdapat beberapa perusahaan migas yang beroperasi, yaitu North Petro-Chem Corp (China), Gold Petrol (Myanmar), Interra Resources (Singapura), Geopetrol (Prancis), Petronas Carigali (Malaysia), dan lain-lain

Di sela panasnya konflik LCS tahun 2011-2012, RRC dengan sebagian Negara-negara Asia, membangun jalur pipa gas dari Teluk Benggala-Myanmar- RRC dengan dominasi tenaga kerja dari RRC. Jalur pipa minyak yang menelan biaya 3 miliar dollar AS tersebut menjadi jalur pasok bagi 5 persen volume impor minyak China. Setiap harinya, 80 persen dari 3,5 juta barel impor minyak China diangkut melewat selat Malaka.

Pipa gas Kyauk Phyu (beroperasi 1 Juli 2013, kapasitas 193,6 mmscfd) dan pipa minyak (beroperasi 1 Desember 2013, kapasitas 400 ribu bpod) dari Kyauk Phyu ke perbatasan China sepanjang 803 km. Dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi saham 50,9 % CNPC (China), 25,04% Daewoo International (Korsel), 8,35% ONGC (India), 7,37% MOGE (Myanmar), 4,17% GAIL (India) dan 4,17% investor lainnya.

Pipa gas Shwe (beroperasi 1 Juli 2013, kapasitas 105 mmscfd) dari Shwe ke Kyauk Phyu sepanjang 110 km. Dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 51% Daewoo International, 17% ONGC, 15% MOGE, 8,5% GAIL dan 8,5 KOGAS (Korea).

Penemuan ladang migas, pembangunan jaringan pipa, yang disertai pembangunan pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya telah mengubah geopolitik distribusi minyak yang melewati Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka. China memangkas jarak pelayaran sejauh 1.820 mil laut melalui selat Malaka yang semakin padat dan rawan. Jalur alternatif memutar Samudra Hindia ke Selat Lombok akan menambah waktu pelayaran empat hari dan belum tentu aman

Dalam catatan konflik dan kekerasan etnis Rohingya, pada tahun 2012-2015 terjadi perpindahan ratusan ribu etnis Rohingya yang mayoritas muslim. Dalam rentang tersebut (2012-2015) juga terjadi kekerasan di Xinjiang etnis Uighur Cina yang juga merupakan mayoritas muslim dan merembet meluas dalam protes sampai pada Asia Tengah, Pakistan, Afghanistan dan India sebagai perbatasan wilayahnya. Juga menjadi catatan dalam rentang waktu tersebut, RRC membangun kembali jalur pipa gas dari Islambad-Beijing (Iran-Pakistan-wilayah barat RRC).

Terlihat bahwa rangkaian kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya adalah bagian dari perubahan situasi geopolitik dan geostratejik seperti halnya kekerasan dan konflik lainnya yang terkait dengan etnis Uighur, Tibet, Mongolia Dalam, Kurdi dan belahan lainya di benua Afrika.

Apa yang Dapat Dilakukan Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri dapat menggalang dan mengingatkan kembali Negara-Negara yang hadir pada peringatan 60 tahun KAA 2015 di Bandung, untuk bersikap terhadap masalah kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar, atas nama semangat dan kerjasama Negara Selatan-selatan.

Selain itu, sebagai ketua IORA, Indonesia juga dapat melakukan penggalangan solidaritas dari para anggota Negara-negara. Selain karena Myanmar berada di lingkar samudera Hindia, konflik di Rakhine juga tidak terlepas dari konflik “Negara dan korporite” atas nama Jalur Pipa Gas Teluk Benggala- Myanmar – RRC, dan kepentingan sumber energi di Samudera Hindia serta jalur transportasi energi melalui Selat Malaka.

Dua ‘modal’ yang dimiliki Indonesia di atas, harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menghentikan konflik “kekayaan alam” dalam kepentingan pertarungan kawasan, yang selalu menyeret sentimen SARA dan menghancurkan rasa kemanusiaan kita semua. Semoga.

*) Pemerhati Geopolitik dan Sekjen ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara)