Home Artikel Mulai Mei 2020, Batubara CPO Beras Wajib Gunakan Angkutan Laut Nasional

Mulai Mei 2020, Batubara CPO Beras Wajib Gunakan Angkutan Laut Nasional

1015
0
SHARE

JMOL. Dengan maksud memberi peluang pangsa angkutan dan asuransi barang ekspor dan impor kepada perusahaan angkutan laut dan perusahaan asuransi nasional, pemerintah menerbitkan Permendag 82/2017 yang mewajibkan penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional untuk ekspor batubara dan CPO dan impor beras. Pemerintah menyatakan permendag tersebut adalah bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-15, yaitu deregulasi kebijakan nasional yang fokus untuk mengembangkan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional.

Belum sempat diberlakukan, Permendag yang terbit Oktober 2017 tersebut ditunda pemberlakuannya. Penundaan menyusul kesepakatan Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri Perdagangan (Mendag) pada akhir Februari 2018. Nampaknya, pemerintah ingin menyesuaikan kesiapan angkutan laut nasional. Pada Juli 2018, pemerintah menerbitkan Permendag 80/2018, yang merupakan perubahan kedua atas Permendag 82/2017.

Baca: Armada Laut Nasional Belum Siap, ‘Beyond Cabotage’ Ditunda

Dengan Permendag 80/2018 ini, aturan penggunaan angkutan laut berlaku sejak 1 Mei 2020. Sementara untuk penggunaan asuransi nasional berlaku sejak 1 Februari 2019. Perubahan permendag dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.

Perubahan Permendag 2017 dan 2018

Angkutan Laut

Yang paling penting dari Permendag 80/2018 adalah pasal 3, yang berbunyi: “eksportir yang mengekspor Batubara dan/atau CPO wajib menggunakan Angkutan Laut yang dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional”.

Namun, Permendag ini tetap memberi pengecualian. Jika angkutan laut atau asuransi yang dimaksud di atas tidak tersedia atau masih terbatas ketersediaannya, maka eksportir dapat menggunakan angkutan laut yang dikuasai oleh perusahaan angkutan laut asing (Pasal 5).

Verifikasi dan Pelaporan

Permendag 80/2018 mengatur ketentuan verifikasi, hal yang tidak diatur dalam Permendag 82/2017. Dimana menurut Pasal 5A Permendag 80/2018, Barang hanya dapat diekspor atau diimpor setelah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis, sebelum pemuatan barang. Verifikasi dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk ekspor batubara, impor beras, dan/atau impor barang untuk pengadaan barang pemerintah. Sementara surveyor untuk ekspor CPO ditetapkan oleh Direktur Utama BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

Verifikasi dapat dilakukan setelah eksportir dan/atau importir mengajukan permohonan verifikasi.
Verifikasi yang dimaksud di atas meliputi: (a) Pemeriksaan administratif terhadap data penggunaan Angkutan Laut nasional: (1) nama kapal pengangkut (vessel); (2) jenis kapal; (3) kapasitas kapal; dan (4) bendera kapal; dan (b) Pemeriksaan administratif terhadap data penggunaan Asuransi nasional: (1) nama Perusahaan Perasuransian Nasional (Penanggung); (2) nomor dan tanggal polis, cover note atau sertifikat asuransi; (3) nama tertanggung; (4) jenis barang; (5) rute perjalanan kargo (pelabuhan muat dan bongkar); (6) nama kapal pengangkut (vessel); dan (7) jangka waktu pertanggungan.

Penggunaan Angkutan Laut, baik nasional maupun asing, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya. Laporan disampaikan secara elektronik melalui situs INATRADE (Pasal 6, 7, dan 8)

Sanksi dan Pengawasan

Sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan perizinan akan dikenakan kepada eksportir yang melanggar aturan penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional, atau eksportir yang tidak melaporkan penggunaan di atas.
Pengawasan atas pelaksanaan Permendag 80/2018 ini dilakukan oleh Mendag, Menhub, Menkeu, dan OJK. Pengawasan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama di bawah koordinasi Menteri Perdagangan. [AF]