Meneropong Prospek Pelabuhan Patimban

JMOL. Pelabuhan Patimban berpotensi mengambil 36 persen cargo kontainer dan 68 persen cargo kendaraan CBU yang dihasilkan oleh Industri di Jabodetabek. Demikian temuan preference survey dalam dokumen pre feasibility study proyek pelabuhan Patimban yang diperoleh Redaksi.

Pelabuhan Patimban adalah pengganti Cilamaya, terletak di Kabupaten Subang. Minggu lalu pemerintah Indonesia melalui Menteri Perhubungan memastikan pembangunan Pelabuhan Patimban akan dimulai awal tahun 2018, dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2019.

Kapasitas Patimban direncanakan sebesar 7.5 juta TEUs Peti Kemas dan 600.000 CBU (unit mobil), hampir dua kali kapasitas Car Terminal Tanjung Priok yang 350.000 unit per tahun. Total Luas lahan sekitar 340 Ha dengan back up area sekitar 360 Ha. Akses darat pelabuhan melalui Jalan Tol dan Kereta. Jalan tol (sekitar 60 Km) akan terkoneksi dengan Jalan Tol Cipali (interchange pada Km 109). Rel kereta yang akan dibangun sepanjang 20 km hingga Stasiun Pagaden, Karawang.

Walau demikian, menurut riset yang dibiayai JICA tersebut, pencapaian potensial demand di atas memerlukan waktu beberapa tahun. Ini karena diperlukan waktu untuk pemasaran dan negosiasi dengan industri sebagai pemilik kargo. Selain itu, perpindahan kargo di atas juga memerlukan penyesuaian pada stakeholder kepelabuhan lainnya, seperti pelayaran, terminal operator, kepabeanan, serta aspek administrasi lainnya.

Share Patimban vs Tanjung Priok

Prospek kargo sebuah pelabuhan dihitung dari jumlah kargo yang dihasilkan oleh area pelayanannya atau lazim disebut hinterland. Untuk menghitung prospek kargo (Potensial Demand) pelabuhan Patimban, perlu diperkirakan pangsa kargo Patimban dan Tanjung Priok terhadap masing-masing hinterlandnya. Karena kedua pelabuhan letaknya berdekatan, tidak bisa dihindari hinterland keduanya saling berhimpit pada wilayah tertentu.

Riset JICA menggunakan rasio kemacetan lalu lintas (VCR, vehicle Capacity Ratio) dari tahun 2015 hingga 2035, dan menemukan titik ekuivalen berada di sekitar Bekasi. Artinya, besar biaya transportasi Bekasi-Tanjung Priok dan Bekasi-Patimban adalah sama atau hampir sama.

Dengan metode perhitungan di atas, share Patimban untuk kargo peti kemas internasional diprediksi sebesar 36 persen, sementara Tanjung Priok sebesar 64 persen.  Untuk kargo peti kemas domestik, Patimban diprediksi mengambil porsi 20 persen, sementara Tanjung Priok sebesar 80 persen. Patimban mendominasi kargo kendaraan (CBU) dengan porsi 68 persen. Sisanya 32 persen oleh Tanjung Priok. Besarnya potensi kargo dalam volume dapat dilihat pada gambar 2.

Nampak jelas bahwa kongesti pada akses hinterland bagian timur (Bekasi, Karawang, Purwakarta) ke Tanjung Priok melalui jalan Tol Cikampek, menjadi alasan utama kehadiran pelabuhan Patimban. Kongesti ini membuat biaya logistik menjadi mahal.

Lebih jauh, oleh pemerintah pelabuhan Patimban dijadikan bagian dari pengembangan industri manufaktur dan program efisiensi logistik di propinsi Jawa Barat, terutama Karawang, Purwakarta, dan Subang. Sementara Tanjung Priok sebagai pelabuhan eksisting diarahkan untuk melayani arus kargo DKI Jakarta, Banten dan kabupaten Bekasi.

Rencana sejumlah industri otomotif memindahkan pabriknya dari kawasan Sunter (Jakarta Utara) ke kawasan industri di Karawang, membuat Patimban berpotensi mengambil alih 68 persen kargo kendaraan CBU (Completely Built Up). Angka perdagangan mobil selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015 arus kargo jenis mobil yang melewati pelabuhan Tanjung Priok tercatat sebanyak 207.691 unit (ekspor) dan 82,306 unit (import). Pada 2023, total perdagangan mobil diproyeksikan mencapai 2 juta unit per tahun.

Berpindahnya pabrik mobil dipastikan akan diikuti berpindahnya rute impor bahan utama pembuatan mobil seperti steel coil (baja lembaran), car wiring, dan lain-lain. Selama ini, industri otomotif di kawasan Jabodetabek masih mengandalkan steel coil yang diimpor dari Thailand. Volume impor pelat baja mobil tersebut berbanding lurus (pada rasio 40 persen) dengan volume produksi mobil.

Tetap Perlu Waspada

Pengamat maritim dari NAMARIN (The National Maritime Institute), Siswanto Rusdi menyarankan pemerintah untuk waspada dan berhati-hati terhadap proyeksi bisnis pelabuhan Patimban.

Menurutnya, setidaknya ada dua kondisi yang membuat Patimban berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Yang pertama, tidak lazim terdapat dua pelabuhan besar yang letaknya berdekatan. Hinterland akan terbelah dan tercipta persaingan yang keras yang cenderung saling mematikan antara keduanya. Yang kedua dari aspek kinerja, pelabuhan Patimban membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyamai Tanjung Priok, dan termasuk menggeser pelanggan Tanjung Priok yang selama ini sudah mapan dengan pelayanan Tanjung Priok.

“Tidak mudah menggeser pelanggan peti kemas yang nyaman dengan pelayanan Tanjung Priok. Akibatnya, Patimban hanya akan mengandalkan pemasukan dari cars terminal. Dan jika demikian bisnis menjadi tidak sustain, dan tidak mampu mengembalikan investasi”, jelas Rusdi.

Rusdi memberi contoh terminal kontainer di New Priok yang dikelola PT. NPCT1. Dengan peralatan bongkar muat yang lebih baru dan kolam sandar yang lebih dalam, masih belum mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan. Throughput NCPT1 hanya berkisar 400-500 ribu TEU. Jauh di bawah kapasitas terpasangnya sebesar 1.5 juta TEUs per tahun.

“Itu baru contoh persaingan antar terminal yang berada di pelabuhan yang sama. Antar pelabuhan yang berbeda tentu akan lebih berat”, ungkap Rusdi.

Bisnis pelabuhan sangat bergantung pada kondisi ekonomi dunia. Kargo peti kemas dan barang otomotif akan mengalami fluktuasi. Seringkali hasil yang diperoleh tidak semanis yang direncanakan. Jika hal itu terjadi, maka pemerintah yang akan menanggung beban utang yang tidak terbilang sedikit.

Untuk diketahui, pembangunan Patimban menelan biaya hingga 3 miliar dolar AS atau berkisar Rp 40 triliun dengan sumber pembiayaan adalah pinjaman lunak dari pemerintah Jepang melalui JICA. Pemerintah RI sendiri sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk pembebasan lahannya.

Nota perjanjian pinjaman sebesar 118,906 miliar yen Jepang atau setara Rp 14,3 triliun sudah ditandatangani Kementerian Keuangan dan JICA pada 15 November 2017. Dana sebesar itu mengkover 83 persen dari total kebutuhan dana proyek Pelabuhan Patimban fase I. Pinjaman lunak G to G tersebut berbunga rendah, hanya 0,1%  per tahun dengan masa tenor 40 tahun. Dengan masa tenggang selama 12 tahun, maka beban pengembalian modal per tahun (annualized capital cost) akan berkisar Rp 1 triliun [AS].