Home Artikel Mei 2020 Ekspor Batubara Wajib Angkutan Laut Nasional, INCAFO Tepis Kekhawatiran Eksportir

Mei 2020 Ekspor Batubara Wajib Angkutan Laut Nasional, INCAFO Tepis Kekhawatiran Eksportir

1237
1
SHARE

JMOL. Mulai bulan Mei tahun ini (2020), ekspor batubara wajib menggunakan angkutan laut nasional. Demikian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 80 Tahun 2018. Permendag ini merupakan perubahan atas Permendag Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Pandu Sjahrir mengatakan aturan tersebut berpotensi mengacaukan aktivitas ekspor. Pasalnya, belum ada pedoman teknis yang mengatur secara detail soal jaminan kelancaran ekspor dan jaminan bebas biaya tambahan.

Dikutip dari situs tambang.co.id, Pandu menyebutkan aturan tersebut mulai memperlihatkan dampak yang negatif. Beberapa permintaan pengapalan ekspor batu bara dari Indonesia ke luar negeri di periode Mei 2020, mengalami penundaan bahkan pembatalan.

Berdasarkan kajian APBI, kapasitas armada kapal curah nasional tidak memadai untuk mengangkut ekspor batu bara termal. Kapasitas angkut 69 unit kapal yang ada (usia kapal hingga 20 tahun) hanya sebesar 3,5 juta ton. Sementara proyeksi volume ekspor batu bara mencapai 10 kali lipat darinya. Dengan supply yang jauh lebih sedikit dibanding demand, harga sewa kapal dipastikan melonjak tinggi.

Masih menurut APBI, armada curah nasional jenis Panamax sangat sedikit, bahkan tidak ada armada berukuran Capesize. Padahal, kedua jenis armada tersebut yang dibutuhkan (baca: ekonomis) untuk mengangkut ekspor batubara ke India, Cina, Taiwan, Korea, dan Jepang.

Singkatnya, menurut APBI, Permendag Nomor 80 Tahun 2018 berpotensi melemahkan daya saing ekspor batubara nasional. APBI meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan tersebut.

Baca: Armada Nasional Belum Siap, ‘Beyond Cabotage’ Ditunda

Boleh Kapal Asing

Koordinator INCAFO (Indonesia Cabotage Advocation Forum) ILUNI FTUI, Idris Hadi Sikumbang, berpendapat berbeda. Menurut Idris, Permendag 80/2018 tidak mewajibkan penggunaan kapal berbendera merah putih.

“Angkutan ekspor adalah ocean going, atau dalam istilah kami beyond cabotage. Tidak melihat bendera. Yang penting memenuhi ketentuan pelayaran internasional. Toh, kapal yang ‘sub standar’ pasti akan ditahan PSC (Port State Control)”, jelas Idris saat ditemui Jurnal Maritim (21/2).

Jika menengok pasal 3 Permendag 80/2018, disebutkan bahwa eksportir batu bara dan CPO diwajibkan menggunakan Angkutan Laut yang dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, dan menggunakan jasa Asuransi dari Perusahaaan Perasuransian Nasional atau konsorsium Perusahaan Perasuransian Nasional.

Menurut Idris, pengertian  ‘dikuasai’ dalam pasal 3 Permendag tersebut tidak berarti kapal yang digunakan untuk mengangkut batu bara ekspor tersebut harus dimiliki oleh perusahaan pelayaran nasional. Bisa juga kapal tersebut disewa misalnya melalui skema time charter.

“Perusahaan pelayaran nasional dapat menyewa kapal (berbendera) asing. Hal ini tidak menyalahi UU pelayaran dan kebijakan cabotage, karena ekspor bukanlah pelayaran domestik,” kata Idris.

Dengan demikian, lanjut Idris, kekhawatiran pihak eksportir soal kenaikan biaya pengapalan menjadi tidak beralasan.

Untuk diketahui, pasar time charter (TC) dan freight charter (FC) dry bulk sangat kompetitif dan transparan. Dari laporan mingguan Baltic Dry Index (22/2), TC kapal Capesize $5.986 per hari untuk rute China – Australia Barat. Bulk Carrier tipe Supramax (57,000 dwt) berkisar di $7,600 per hari. Pertamax berkisar $7,000 hingga $13,000, tergantung usia kapal dan lama kontrak. Sementara jika mengacu pada Far East Dry Bulk Index (FDI), ongkos angkut (FC) batubara rute Samarinda (Kaltim) – Guangzhou (China) sebesar $4.89 /ton untuk kapal ukuran 70000 dwt alias setara panamax.

INCAFO mengingatkan semua pihak bahwa esensi dari semangat Permendag 80/2018 adalah agar negara memperoleh tambahan penerimaan atas transaksi ekspor, terutama pajak atas transaksi jasa pengangkutan dan jasa asuransi.

Di tahun 2020 ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi batubara nasional sebesar 550 juta ton. Darinya, Domestic Market Obligation (DMO) sebanyak 155 juta ton. Artinya, ada pangsa angkutan batubara ekspor sebesar 395 juta ton. Bagaimanakah persiapan pelayaran nasional memanfaatkan peluang ini?Mari kita tunggu di bulan Mei, yang tinggal tiga bulan lagi. [AS]

1 COMMENT

Comments are closed.