Home Berita Larangan Mudik Lebaran 2020, Kapal Penumpang Stop Beroperasi Selama Satu Bulan

Larangan Mudik Lebaran 2020, Kapal Penumpang Stop Beroperasi Selama Satu Bulan

1138
0
SHARE

JMOL. Pemerintah Indonesia melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2020 atau Idul Fitri 1441 H. Demikian disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Rapat Terbatas, Selasa (21/04).

Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pertanggal 23 April 2020. Permenhub ini juga menggantikan seluruh ketentuan tentang pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020 yang diatur dalam Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2020.

Baca: Permenhub 18/2020 di masa Pandemi Covid-19, Kapal Penumpang Butuh Kepastian Sandar

Di sub sektor Transportasi Laut, Permenhub 25/2020 mengatur larangan penggunaan sarana transportasi laut untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020. Larangan ini berlaku untuk seluruh kapal penumpang mulai 24 April hingga 31 Mei 2020, termasuk kapal penumpang untuk pelayaran mudik dalam satu wilayah (propinsi/kabupaten/kecamatan) dimana Pemerintah Daerah menerapkan PSBB, dan atau pelayaran antar wilayah (propinsi/ kabupaten/kecamatan)2 dimana salah satu Pemerintah Daerah Pelabuhan asal/singgah/ tujuan menerapkan PSBB.

Lima Pengecualian

Terdapat lima jenis pelayaran kapal penumpang yang tidak dilarang, yaitu:

1. Kapal Penumpang yang melayani pemulangan TKI/Pekerja Migran Indonesia/WNI.

2. Kapal Penumpang yang melayani pemulangan Anak Buah Kapal (ABK) WNI yang bekerja di kapal niaga/kapal pesiar yang dioperasikan perusahaan asing.

3. Kapal Penumpang yang melayani transportasi rutin non mudik dalam satu wilayah (Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan) yang tidak dalam penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

4. Kapal Penumpang yang melayani transportasi antar pulau khusus bagi TNI/POLRI, ASN, dan tenaga medis yang sedang bertugas.

5. Kapal penumpang yang memperoleh ijin (operasi) untuk mengangkut barang logistik seperti barang pokok dan penting, obat-obatan/peralatan medis, dan barang penting lainnya.

Mengutip Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko pengawasan atas larangan penggunaan sarana transportasi laut akan dilakukan oleh syahbandar pelabuhan dan gugus tugas covid-19 di pelabuhan, serta berkoordinasi dengan TNI/Polri setempat. Syahbandar dapat membuat pos koordinasi sebagai titik pemeriksaan (check point) pada akses utama keluar dan/atau masuk pada terminal penumpang di pelabuhan.

Selama pemberlakuan kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2020, Ditjen Perhubungan Laut memastikan bahwa armada Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) terus disiagakan untuk keselamatan dan keamanan pelayaran. [AS]