Home Artikel KPLP 48 Tahun, Dharma Jala Prama Tama

KPLP 48 Tahun, Dharma Jala Prama Tama

327
0
SHARE

JMOL. KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) adalah unit setingkat Direktorat, di bawah Ditjen Perhubungan Laut – Kemenhub. Dibentuk berdasarkan SK Menhub No.KM.14/U/plib-73 tanggal 30 Januari 1973. Tahun ini berusia 48 tahun. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penjagaan dan penegakan hukum di laut.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah penanggung jawab kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau Lembaga Internasional di Bidang Pelayaran lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah administrator maritim (maritime administration) Indonesia yang menjadi perwakilan negara di International Maritime Organization (IMO). Sehingga, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, KPLP juga termasuk administator maritim, yang dapat bertindak sebagai coastal state, flag state, dan port state.

Sejarah, Selalu Berganti Nama

Secara fungsi, ‘KPLP’ sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sejak masa pemerintah Hindia Belanda. Seluruh regulasi terkait kelautan dan pelayaran memuat fungsi penjagaan dan penegakan hukum di laut. Sebut saja, Peraturan Pelayaran (Scheepvaart Reglement) LN 1882 No 115 junto LN 1911 No 399 (kepolisian di laut). UU Pelayaran (Scheepvaart Ordonantie) 1936 (Stb. 1936 No 700), Peraturan Pelayaran 1936 Pasal 4, dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 Pasal 13.

“Pada tahun 1942, sebelum perang dunia ke-2, organisasi KPLP diatur dalam Dienst van Scheepvaart (Dinas Pelayaran) dan Gouvernment Marine (Armada Pemerintah),” kata Ahmad, Direktur KPLP saat ini.

Ahmad melanjutkan, sejak tahun 1942 hingga tahun 70 an, organisasi ini mengalami beberapa kali perombakan dan pergantian nama. Misalnya, di tahun 1947, namanya adalah Jawatan Urusan Laut RI dan kemudian berubah menjadi Jawatan Pelayaran RI di tahun yang sama.

Pada tahun 1966 namanya berganti lagi menjadi Biro Keselamatan Pelayaran (BKP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan SAR.

Kemudian dengan bergantinya Departemen Maritim menjadi Departemen Perhubungan di tahun 1968, tugas-tugas khusus SAR dimasukkan ke dalam Direktorat Navigasi, dan oleh Menhub diubah kembali namanya menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan Keamanan Khusus Pelabuhan. Di tahun 1970, DPLP berubah menjadi KOPLP (Komando Operasi Penjaga Laut dan Pantai), sebelum akhirnya menjadi KPLP di tahun 1973.

Personil dan Armada Patroli

Saat ini, KPLP memiliki kurang lebih 9.000 personil yang sudah dilatih khusus dan memiliki fungsi penyidikan dan penegakkan hukum berdasarkan Ketentuan Nasional maupun Internasional.

Seluruh kapal patroli yang dioperasikan oleh KPLP diberi kode “KN”, singkatan dari “Kapal Negara”. Secara hukum laut internasional diklasifikasikan sebagai kapal negara yang beroperasi untuk tujuan non-komersil.

Per tahun 2021, KPLP memiliki aset kapal patroli sebanyak 378 unit yang terdiri dari 7 unit kapal kelas I (60 meter), 15 unit kelas II (42 meter), 54 unit kelas III (28 meter), 65 unit kelas IV (15 meter), serta 237 unit kelas V (12 meter). Berarti ada 22 kapal (di atas 40 meter) yang mampu beroperasi sampai wilayah laut yuridiksi (zona tambahan dan ZEEI).

Sebanyak 39 unit kapal ditempatkan di 5 Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, yaitu PLP Kelas I Tanjung Priok, PLP Kelas II Tanjung Uban, PLP Kelas II Surabaya, PLP Kelas II Bitung dan PLP Kelas II Tual. Bertugas berpatroli melaksanakan penegakan hukum di laut, baik itu terhadap kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.

Kapal Patroli lainnya ditempatkan di Kantor Syahbandar, dan beroperasi di daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp). Adapun daerah di luar DLKr dan DLKp menjadi tangggung jawab dari 5 Pangkalan PLP di atas.

Operasi Insidental

Selain melakukan kegiatan patroli rutin, kapal dan personil KPLP terlibat aktif dalam operasi lainnya di laut. Beberapa operasi hingga awal tahun 2021, yaitu:

(1) Terlibat dalam Operasi SAR Pesawat SJ182, sejak 9 Januari 2021 hingga 10 hari operasi SAR.

(2) Repatriasi 155 ABK WNI Kapal MV. Long Xing 601 di Pelabuhan Bitung, 7 November 2020

(3) Pengejaran dan menghentikan kapal ikan China MV. Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118 yang diduga melakukan tindak pidana Human Trafficking, 9 Juli 2020

(4) Bantuan SAR terhadap kapal KM Anugrah Ilahi di perairan Batu Putih, 1 maret 2020

(5) Evakuasi kapal kandas MV Graha Angkasa di Likupang pada perairan Serei, 4-5 Februari 2020.

(6). Operasi tumpahan Minyak Platform YYA-1 milik PHE ONWJ, 12 Juli 2019 dan perpipaan Pertamina di Perairan Teluk Balikpapan. 31 Maret 2018.

Kerjasama Internasional

KPLP rutin melakukan hubungan kerjasama dengan Sea and Coast Guard berbagai Negara seperti UK Coast Guard dan US Coast Guard, baik untuk melakukan pemantauan dan patroli bersama, maupun untuk bekerjasama dalam hal peningkatan kapasitas SDM.

KPLP dan MPA (Maritime and Port Authority) Singapore bekerja sama dalam Ferry Mishap Contingency Plan (FMCP), yaitu kerja sama penanganan kecelakaan kapal feri di Selat Singapura, salah satu selat tersibuk di dunia. FMCP memfasilitasi koordinasi antara Ditjen Hubla, Basarnas, dan MPA Singapore dalam melakukan aksi terintegrasi untuk memastikan penyelenggaraan operasi SAR yang cepat dan tepat sasaran jIka terjadi kecelakaan kapal penyeberangan.

KPLP adalah menjadi anggota Tokyo MoU dan aktif berpartisipasi dalam acara Technical Working Group dan Port State Control Committee (PSCC) mengenai standard kelaiklautan dan keamanan kapal.

Dalam bidang penanggulangan pencemaran laut, KPLP bekerjasama dengan Coast Guard Phillipina dan Coast Guard Jepang dalam Marine Pollution Exercise (Marpolex). Ketiganya rutin menggelar latihan bersama dalam rangka menanggulangi musibah tumpahan minyak, kebakaran kapal, pencarian dan pertolongan orang yang jatuh ke laut, serta menguji dan mengevaluasi kemampuan personil dan peralatan, baik secara local dengan melibatkan beberapa instansi terkait.

Penggabungan

Pemerintah masih menggodok pembentukan “Sea dan Coast Guard” Indonesia. Rencananya, KPLP, dan Polair (Direktorat Polisi Air) akan dilebur menjadi ISCG (Indonesian Sea and Coast Guard) yang “Single Agency Multi Task”.

Baca: Armada Kapal Patroli Laut “Sea and Coast Guard” Indonesia

Selain KPLP, Bakamla, dan Polair, ada dua instansi lain yang memiliki satuan patroli laut yang cukup kuat, yaitu Ditjen Bea & Cukai dan PSDKP. Jika aset kapal patroli dari ke-5 instansi di atas digabung, maka ISCG akan mengoperasikan lebih dari 800 kapal patroli. Akan ada 51 kapal patroli di atas 40 meter yang mampu beroperasi sampai wilayah laut yuridiksi (zona tambahan dan ZEEI). Ratusan lainnya untuk operasi di laut teritorial, ALKI, pesisir, dan sungai.

Apapun nanti keputusan pemerintah, sebagai insan bahari selalu berusaha menjalankan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dirgahayu Penjaga Laut dan Pantai Indonesia, Dharma Jala Prama Tama! [AS]