Home Artikel Konvensi UNESCO 2001, Perlindungan Warisan Budaya Bawah Laut

Konvensi UNESCO 2001, Perlindungan Warisan Budaya Bawah Laut

776
0
SHARE

UNESCO Convention 2001 on the Protection of the Underwater Cultural Heritage” atau Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air. Singkatnya disebut Konvensi UNESCO 2001.

Konvensi UNESCO 2001 adalah perjanjian internasional yang secara khusus didedikasikan untuk perlindungan warisan budaya bawah air, menjamin pelestariannya dan memfasilitasi kerja sama antar Negara. Memungkinkan Negara untuk mengidentifikasi, meneliti dan melindungi warisan budaya bawah air mereka dengan lebih baik, memastikan pelestarian dan keberlanjutan untuk generasi sekarang dan masa depan.

Konvensi ini dilahirkan dari konfrensi UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) yang berlangsung 15 Oktober hingga 3 November 2001, di Paris. Per Mei 2018, sudah 60 negara yang meratifikasi Konvensi ini.

Secara sistematika, Konvensi terdiri dari dua bagian: Text dan Annex. Text terdiri 35 pasal yang merupakan hasil dari konfrensi UNESCO di atas. Sementara Annex berisi peraturan (rule) terkait aktivitas terhadap BMKT.

Unduh Text dan Annex Konvensi UNESCO 2001 di sini

Konvensi UNESCO 2001 mendefinisikan Cagar Budaya Bawah Air (CBA) atau di Indonesia lazim disebut Benda
Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebagai: all traces of human existence having a cultural, historical or archaeological character which have been partially or totally under water, periodically or continuously, for at least 100 years. (Pasal 1)

Yaitu: semua jejak peninggalan umat manusia yang memiliki nilai budaya, sejarah, maupun arkeologi yang terletak secara sebagian maupun seluruhnya di dalam air dan memiliki umur selama 50 hingga 100 tahun.

Benda-benda di atas tersebut dapat berupa situs, struktur, bangunan, artefak, maupun peninggalan manusia. Kapal, pesawat terbang, dan kendaraan lainnya, bersama muatannya, serta objek-objek yang memiliki sejarah historis.

Konvensi UNESCO 2001 menganut lima prinsip utama, yaitu:


(1) Obligation to Preserve Underwater Cultural Heritage

Setiap negara yang meratifikasi Konvensi UNESCO 2001 wajib mengupayakan pelestarian BMKT untuk kepentingan kemanusiaan serta mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi benda cagar budaya tersebut.

(2) In-Situ Preservation as first option

Pelestarian In-Situ terhadap BKMT harus diprioritaskan. Pelestarian In-Situ dilakukan dengan cara menjaga dan mempertahankan suatu situs cagar budaya agar tetap berada pada lokasi aslinya tanpa adanya tindakan ekskavasi atau pengangkatan.

(3) No Commercial Exploitation

BMKT tidak boleh dieksploitasi secara komersial atau untuk diperdagangkan. BMKT bukanlah sekedar benda yang bernilai jual, tetapi merupakan sebuah “warisan budaya” yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan demi kepentingan umat manusia.

(4) Training and Information Sharing

Konvensi mendorong pelatihan arkeologi bawah laut, transfer teknologi serta saling berbagi pengetahuan tentang cara yang terbaik dalam melakukan pelestarian BKMT.

(5) No Regulation of Ownership or Juridiction

Konvensi UNESCO 2001 tidak mengatur kepemilikan BMKT, lokasi BMKT, dan tidak mencampuri atau mengubah zona-zona maritim yang sudah ditetapkan oleh UNCLOS 1982 atau perjanjian internasional lainnya.

Korelasi dengan UNCLOS 1982

Karena Konvensi UNESCO 2001 berkaitan dengan laut, maka tidak terhindarkan berkorelasi dengan UNCLOS 1982.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) adalah satu dari perjanjian internasional yang paling penting tentang pengaturan laut. Lebih dari 150 Negara meratifikasinya. Satu capaian yang paling signifikan adalah regulasi hak kedaulatan dan yurisdiksi di Laut, dan definisi zona maritim

UNCLOS 1982 memuat dua ketentuan (Pasal 149 dan 303) yang menetapkan kewajiban bagi negara-negara untuk melindungi budaya bawah air warisan, namun tanpa memberikan peraturan atau rincian tindakan yang dapat diambil. Pasal 303(4) UNCLOS mengizinkan adanya peraturan yang lebih spesifik tentang warisan budaya bawah air.

Karena Konvensi UNESCO 2001 secara khusus didedikasikan untuk perlindungan warisan budaya bawah air, menjamin pelestariannya dan memfasilitasi kerja sama antar Negara, maka konvensi ini dapat dibilang melengkapi UNCLOS 1982, sesuai amanat pasal 303 (4) di atas. Lagipula, pasal 3 Konvensi UNESCO 2001 menegaskan bahwa konvensi ini tidak dimaksudkan atau dirancang untuk mengubah ketentuan dalam UNCLOS 1982 atau hukum internasional lainnya.

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat berkepentingan dan pendukung kuat UNCLOS 1982. Walau belum meratifikasi Konvensi UNESCO 2001, Indonesia sudah memiliki perangkat peraturan dalam negeri yang berkenaan dengan BMKT. Mengapa Indonesia tidak atau belum meratifikasi Konvensi UNESCO 2001 akan dibahas pada kesempatan berikutnya. [AS]