Home Berita KKP Tetapkan Alur Kabel dan Pipa Bawah Laut

KKP Tetapkan Alur Kabel dan Pipa Bawah Laut

539
0
SHARE

JMOL. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan 217 alur untuk kabel bawah laut dan 43 alur untuk pipa bawah laut yang akan menjadi acuan dalam setiap kegiatan penggelaran kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 (Kepmen KP 14 Tahun 2021) tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut yang terbit pada 23 Februari 2021 lalu. Kepmen ini merupakan tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, tautan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa Kepmen KP 14 Tahun 2021 menjadi solusi bagi tumpang tindih kabel dan pipa di bawah laut Indonesia. Ketidaktertiban alur kabel dan pipa dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang di laut, kesulitan dalam mengontrol penggelaran kabel, dan upaya perlindungan kabel dari kerusakan.

Baca: Kabel Bawah Laut dalam UNCLOS 1982

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Tb. Haeru Rahayu, Kepmen berorientasi pada penertiban penggelaran kabel dan pipa bawah laut ke depan. Artinya, kabel dan pipa yang sudah ada (eksisting) namun tidak berada pada alur yang ditetapkan, dapat terus beroperasi hingga masa izinnya habis. Namun kabel dan pipa tersebut wajib dipindahkan saat pengajuan perpanjangan izin dan/atau terjadi perbaikan, ke alur yang sudah ditetapkan dalam Kepmen ini.

Unduh Kepmen KP 14 Tahun 2021 di sini

Kepmen KP 14 Tahun 2021 merupakan hasil rumusan Tim Nasional (Timnas) Penataan Kabel dan Pipa Bawah Laut yang dibentuk pertengahan tahun 2020. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai sebagai ketua Tim Pengarah Timnas, Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua Harian Tim Pengarah dan Kepala Pusat Hidro Oseanografi (Pushidrosal) TNI-AL sebagai Ketua Pelaksana.

Anggota Timnas terdiri dari kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, Kepala Staf TNI AL, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Selama pembahasan, Timnas melibatkan pelaku usaha komunikasi kabel bawah laut dan pipa bawah laut, antara lain ASKALSI (Asosiasi Kabel Laut Seluruh Indonesia), SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). [AS]