Home Berita Kisruh Perda Wajib Pandu di Sungai Barito, Logistik Batubara Terhambat

Kisruh Perda Wajib Pandu di Sungai Barito, Logistik Batubara Terhambat

1669
0
SHARE

JMOL. Sejak 22 Februari hingga kemarin, sudah sekitar 120 unit tongkang yang terhambat di sungai Barito karena dilarang melintas oleh aparat Pemda Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pemda Kalteng melarang dengan alasan pihak pelayaran pemilik tongkang belum melunasi tagihan biaya jasa pandu. Sementara pihak pelayaran menolak membayar dengan alasan penetapan wajib pandu oleh pemda Kalteng tidak sah karena tidak ada penetapan dari Kemenhub dan tidak sesuai Permenhub 93/2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Kapal.

Untuk diketahui, pada 11 November 2019 Perusda (Perusahaan Daerah) Banama Tinggang Makmur mengeluarkan surat edaran yang menetapkan tarif jasa pandu sebesar Rp 7 juta per kapal. Dasar surat edaran tersebut adalah Perda Propinsi Kalteng No 8 tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang melintasi Jembatan Bentang Panjang. Dengan alasan untuk melindungi jembatan Kalahien dan menjaga keselamatan pelayaran, Pemda Kalteng menetapkan wajib pandu kepada kapal yang melintas di bawah jembatan tersebut.

Pertemuan antara Perusda Banama Tinggang Makmur dengan puluhan perusahaan pelayaran gagal mencapai titik temu. Pihak pelayaran menolak, namun pihak Pemda bersikukuh menjalankan aturan tersebut. Sehingga dalam catatan Perusda, akumulasi tagihan jasa pandu hingga bulan Februari 2020 mencapai 7 milyar rupiah.

Menurut pihak pelayaran, Pemda tidak berwenang menetapkan wajib pandu. Perairan sungai Barito di sekitar jembatan Kaliyen Buntok (Kabupaten Barito Selatan) bukanlah perairan wajib Pandu. Di sungai Barito, wajib pandu hanya ada di area pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Kalimantan), dimana Pemerintah sudah melimpahkan jasa pandu ke PT Pelindo 3. Penetapan tarif pandu juga dilakukan secara sepihak oleh pihak Perusda tanpa mampu memperlihatkan dokumen persetujuan dari Ditjen Perhubungan Laut (Hubla).

Laporan yang diterima Redaksi, di lapangan petugas pandu dari Perusda Banama Tinggang Makmur kerap menaiki kapal dan memaksa nahkoda menandatangani berita acara pandu. Nahkoda menolak karena faktanya mereka tidak melakukan pemanduan. Namun akhirnya mengalah karena selalu didesak. Berita acara tersebut menjadi dasar penagihan ke perusahaan pelayaran.

Hambat Logistik

Koordinator INCAFO (Indonesia Cabotage Advocation Forum – ILUNI FTUI), Idris Sikumbang menyayangkan tindakan penahanan kapal di Buntok Kalteng tersebut. Terutama karena disebabkan oleh penerapan wajib pandu secara tidak sah. Penetapan perairan wajib pandu adalah kewenangan Kemenhub. Kejadian ini telah menimbulkan kerugian secara luas.

Catatan INCAFO, setiap hari ada sekitar 300 unit tongkang pengangkut batubara melintasi sungai Barito, baik transhipment ke vessel untuk tujuan ekspor maupun pengapalan tujuan domestik, terutama untuk kebutuhan PLN. Umumnya tongkang yang melintas berukuran 300 – 330 ft dengan kapasitas angkut 7500 – 10.000 metrik ton.

“Anggaplah rata-rata barge membawa 9000 ton, maka dalam enam hari ada sekitar 2,7 juta ton batubara yang terhambat” kata Idris.

Hambatan di Buntok dipastikan berimbas terhadap rantai pasok berikutnya. Transhipment yang terlambat akan menimbulkan demurage cost vessel.

“Banyak pihak yang terimbas kerugian. Pemerintah pusat harus segera turun tangan mencari solusi karena berdampak negatif bagi bisnis dan investasi,” lanjut Idris.

Hubla Bentuk Tim Kecil

Kemarin (26/2), Dirjen Hubla menggelar rapat khusus yang membahas kisruh wajib pandu di atas. Rapat dihadiri kemenko Maritim, perwakilan INSA, Kemedagri dan kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalteng.

Hasilnya, Ditjen Hubla segera menurunkan tim kecil untuk menyelesaikan kisruh wajib pandu ini. Kelayakan wajib pandu akan ditinjau ulang, dan Perusda akan dibantu soal penyelenggaran pemanduan. Untuk menghindari kerugian yang semakin besar, kapal tongkang agar segera diperbolehkan berlayar. Hingga saat berita ini ditulis, pihak Pemda Kalteng belum memberikan respon. [AF]