Home Berita Kemenhub Optimalkan Layanan Labuh Jangkar, Dukung Batam Logistic Ecosystem

Kemenhub Optimalkan Layanan Labuh Jangkar, Dukung Batam Logistic Ecosystem

142
0
SHARE

JMOL. Untuk mendukung perkembangan Batam Logistic Ecosystem, Kementerian Perhubungan, cq Ditjen Hubla, memperluas layanan Labuh Jangkar di Kepri dan Sosialisasi SIMLALA kepada perusahaan pelayaran dan agen pelayaran, khusus kapal asing.

Ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020, dimana Presiden meminta untuk mendukung ekosistem logistik nasional karena wilayah Batam merupakan percontohan Logistic Ecosystem, ” ujar Yudhonur Setyaji dari DIRLALA HUBLA dalam acara penyampaian kinerja pelayanan SIMLALA dan Sosialisasi Keagenan Kapal Asing di Tangerang Banten, Selasa (10/11).

Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Yudho mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu Ditjen Hubla telah mendelegasikan penerbitan PKKA di Anchorage area (area labuh jangkar) di Kepulauan Riau (Kepri) kepada KSOP Khusus Batam dan KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun.

Menurut Yudho, seiring berjalannya waktu, beberapa pengembangan dan penyempurnaan tetap dan terus dilakukan untuk peningkatan pelayanan menjadi lebih maksimal.

“Utamanya nanti kita lihat lagi di anchorage area di Kepulauan Riau apakah pada kantor UPP Kelas I Tanjung Uban bisa kita berikan juga”, kata Yudho

Adapun SIMLALA adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut. SIMLALA melayani Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN), Deviasi Pengoperasian Kapal Nasional ke Luar Negeri, Certificate of Representative (COR) dan Status Liner.

Pelayanan secara daring melalui SIMLALA ini sudah dikembangkan sejak 2018 dan semakin membaik. SIMLALA memungkinkan DIRLALA (Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut) dengan cepat mengevaluasi kinerja pelayanan dan mengembangkan opsi-opsi untuk meningkatkannya. Contohnya adalah pendelegasian penerbitan PKKA di Anchorage area (area labuh jangkar) di atas.

Yudho mengungkapkan, berdasarkan data SIMLALA, pelayanan PKKA pada tahun 2018 sebanyak 38.562, pada tahun 2019 mengalami kenaikan 0,9% menjadi sebanyak 38.900, dan menurun 24% pada tahun 2020 menjadi 29.600.

Sementara PPKN pada tahun 2018 sebanyak 5.339, turun sedikit di tahun 2019 menjadi 5.338, dan turun lagi 17% pada tahun 2020 menjadi 4.405.

Pelayanan deviasi pengoperasian Kapal nasional ke luar negeri, pada tahun 2018 sebanyak 2021, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,5% menjadi 2.215 dan menurun 23% pada tahun 2020 menjadi 1.710.

Pelayanan Certificate of Representative stabil sejak tahun 2018 hingga 2020, yaitu sebanyak 1 permohonan per tahun.

Pelayanan Status Liner pada tahun 2018 ada sebanyak 188 permohonan, pada tahun 2019 mengalami kenaikan 55% menjadi 291 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan 9,6% menjadi sebanyak 319 permohonan. [AS]