Home Berita Kemenhub Intensifkan PNBP Perhubungan Laut

Kemenhub Intensifkan PNBP Perhubungan Laut

240
1
SHARE

JMOL. Kementerian Perhubungan akan mengintensifkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya di sektor perhubungan laut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan upaya ini dilakukan untuk memastikan kemampuan negara dalam penyediaan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal saat ini.

“Dengan adanya keterbatasan fiskal, kami melihat potensi PNBP dapat dioptimalkan, khususnya di sektor perhubungan laut. Karena kita masih harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya Pelabuhan,” jelas Menhub usai bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Kamis (8/7).

Menhub mengatakan, Kemenhub akan bekerja sama dengan dua pihak yaitu BPKP dan Direktorat PNBP Kemenkeu, untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap PNBP di sektor perhubungan laut. Namun, intensifikasi PNBP yang akan dilakukan tetap mempertimbangkan kualitas layanan dan daya saing dengan negara lain.

Berkisar 3,5 Triliun Rupiah

Menurut data yang disampaikan Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, capaian PNBP di sektor perhubungan laut dari tahun ke tahun berkisar 3,5 triliun rupiah. Pada tahun 2017, dari target PNBP 5,2 triliun rupiah terealisasi 3,4 triliun rupiah atau 64 persen. Pada tahun 2018 (target 4 triliun rupiah, realisasi 3,6 tiliun rupiah atau 72 persen). Pada tahun 2019 (target 3,7 triliun rupiah, realisasi 3,9 triliun rupiah atau 106 persen). Pada tahun 2020 (target 3,4 triliun rupiah, realisasi 3,7 riliun rupiah atau 107 persen). Kemudian pada tahun 2021, hingga bulan Juli dari target 3,8 triliun rupiah, telah terealisasi 2 triliun rupiah atau 55 persen.

Dirjen Agus menjelaskan, sesuai PP 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, PNBP di sektor perhubungan laut berasal dari: Jasa Kepelabuhanan (Pelabuhan yang belum diusahakan, Pelabuhan yang diusahakan secara komersial, jasa penerbitan surat ijin kepelabuhanan, dan jasa konsesi kepelabuhanan), Jasa Kenavigasian, Jasa Perkapalan dan Kepelautan, dan Jasa Angkutan Laut. PNBP diperoleh dari 296 Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Laut di seluruh Indonesia. [AS]

1 COMMENT

Comments are closed.