Kemenhub Cari Dirjen Baru Hubla, Ini Komentar Praktisi Maritim

JMOL. Kementerian Perhubungan kini sedang mencari pejabat baru untuk mengisi posisi Dirjen Perhubungan Laut (Hubla). Kemarin (20/9), sebanyak 15 nama dinyatakan lulus tahap seleksi administrasi. Komposisinya, 8 nama dari kalangan Kemenhub termasuk 5 orang merupakan pejabat di lingkungan Ditjen Hubla. Sebanyak 7 nama sisanya berasal dari luar Kemenhub.

Dilihat dari aspek tanggungjawab, rentang kendali, dan tentu saja anggaran, Ditjen Hubla terbilang istimewa. Dengan alokasi sebesar 11,56 triliun rupiah pada APBN 2017 ini, anggaran Ditjen Hubla bahkan mengungguli anggaran dari 19 Kementerian lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saja hanya sebesar 10,1 triliun rupiah.

Adapun alokasi sebesar tersebut terbagi atas: Lalu lintas dan Angkutan Laut (Rp 3,96 triliun), Pelabuhan dan Pengerukan (Rp 2,3 triliun), Kenavigasian (Rp 1,48 triliun), Penjagaan Laut dan Pantai (Rp. 111,4 Miliar), Perkapalan dan Kepelautan (Rp 68,9 Miliar), dan Dukungan manajemen dan teknis lainnya (Rp 3,6 triliun).

Selain aspek anggaran, Ditjen ini juga mewakili kedaulatan negara di atas 24.046 kapal niaga berbendera Merah Putih (Data INSA 2016), berikut memastikan keselamatan atas kapal, awak, muatan, dan penumpang.

Dengan tanggung jawab sebesar itu, sosok seperti apa yang ideal menduduki jabatan Dirjen Hubla? Berikut komentar dari praktisi dan pemgamat Maritim.

James Talakua dari Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) menyebut Ali Sadikin adalah contoh sosok ideal. Untuk diketahui, Ali Sadikin pernah menjabat Menteri Perhubungan Laut di Kabinet Dwikora (1964-1966), dengan tugas dan tanggung jawab yang kurang lebih sama dengan Ditjen Hubla di masa sekarang ini.

“Peristiwa OTT terhadap Dirjen Hubla kemarin sangat disayangkan, padahal yang bersangkutan baru mendapat penghargaan dari Presiden. Kita butuh sosok seperti Bang Ali (Sadikin) untuk posisi tersebut, atau setidaknya harus mencontoh beliau.” Ujar James kepada Redaksi.

Untuk sosok baru Dirjen Hubla, Forkami berharap akan hadir sosok yang memiliki niat tulus berbakti kepada bangsa, mengerti persoalan pelaut, memahami aturan nasional dan internasional, serta bisnis kemaritiman.

“Dengan dua tahun waktu tersisa, tentu perlu kerja keras dan memahami birokrasi. Kami juga berharap dipilih orang yang bersedia berdiskusi dan berkomunikasi dalam mencari solusi,” tambah James.

Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Capt Hasudungan Tambunan, M.Mar., memberikan komentar senada namun lebih menekankan pada kalangan internal.

“Idealnya berasal dari lingkungan perhubungan laut sendiri, yang pernah memimpin unit di lingkungan ditjen hubla, atau setidaknya di Kemenhub. Sehingga benar-benar mengerti dan berpengalaman karena harus melanjutkan program kerja yang ada,” Kata Hasudungan.

Sebagai ketua KPI, Hasudungan juga menyoroti program di bidang Perkapalan dan Kepelautan.

“KPI berharap program dan anggaran di bidang Perkapalan dan Kepelautan diperkuat, terutama untuk kepelautan demi tercipta SDM maritim yang unggul. Di samping pembangunan infrastruktur maritim, ada ratusan ribu pelaut Indonesia yang perlu mendapat perhatian,” tutup Hasudungan.

Sementara Direktur NAMARIN (The National Maritime Institute), Siswanto Rusdi berpendapat yang berbeda. Rusdi pesimis terhadap kalangan internal Hubla dan mengingatkan ada persoalan mendasar yang perlu segera diperbaiki di Kemenhub.

“Korupsi di Hubla tergolong akut karena melibatkan PNS dari kelas bawah hingga pejabat tinggi. Sebelum Dirjen Tonny, Captain Bobby Mamahit juga tersandung kasus korupsi,” ungkap Rusdi.

Menurut Rusdi, kondisi tata kelola di Kemenhub adalah persoalan yang mendasar. Kemenhub menjadi regulator dan pada saat yang sama bertindak menjadi operator sekaligus auditor. Tidak ada pihak eksternal yang dilibatkan sehingga tidak terjadi check and balance. Jika kondisi yang sudah menahun tersebut tidak diperbaiki, Rusdi khawatir pajabat baru dirjen akan menghadapi persoalan yang sama. [AYU]