Home Artikel Jelang Mei 2020, Pelayaran Nasional Siapkan Armada Ekspor Batubara

Jelang Mei 2020, Pelayaran Nasional Siapkan Armada Ekspor Batubara

1301
0
SHARE

JMOL. Sejumlah perusahaan pelayaran nasional tengah menyiapkan diri menjelang berlakunya permendag 80/2018 pada 1 Mei 2020. Permendeg yang merupakan perubahan atas permendag 82/2017 itu mengatur diantaranya kewajiban penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional untuk ekspor batubara.

Demikian informasi yang diperoleh redaksi dari INCAFO ILUNI FTUI, forum yang aktif mengkampanyekan “Cabotage” dan “Beyond Cabotage” di Indonesia. Menurut koordinator INCAFO Idris Sikumbang, sejak terbitnya permendag 82/2017 pihaknya turut aktif berkomunikasi dengan pihak pelayaran nasional untuk mengetahui respon dan persiapan yang mereka lakukan

“Hingga kini ada sekitar 15 perusahaan pelayaran yang kami ketahui sudah memesan atau tengah bernegosiasi untuk mendatangkan kapal jenis bulk carrier”, kata Idris kepada Redaksi (25/2).

Dalam catatan INCAFO, ada dua strategi yang umumnya diambil oleh pelayaran nasional untuk memperoleh kapal yang sesuai. Yang pertama, menyewa kapal dengan skema time charter (TC) melalui broker, sebagai langkah awal untuk diseriuskan menjadi pembelian kapal. Yang kedua, membentuk JV/joint venture dengan perusahaan pelayaran internasional, untuk mengoperasikan kapal milik perusahaan JV tersebut.

Menjelang pemberlakuan aturan penggunakan angkutan laut nasional, aspek ketersediaan armada curah kering (dry bulk vessel) menjadi kekhawatiran utama pihak eksportir batubara.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) adalah pihak yang secara langsung terkena permendag 80/2018. Pada 20 Februari 2020, APBI merilis pernyataan resmi yang intinya meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan Permendag No. 80/2018.

Alasannya, peraturan kebijakan penggunaan kapal nasional tersebut justru berdampak semakin melemahkan daya saing ekspor batubara nasional dan membuat iklim investasi akan semakin tidak menarik. Isi lengkap press realese APBI dapat dilihat di sini.

Armada Nasional Tidak Cukup, Boleh Asing

Berdasarkan data dari Kemendag, ekspor batubara Indonesia pada 2017 menggunakan 3778 kapal. 98 persen menggunakan kapal berbendara asing, yang didominasi Panama (804 unit kapal), Marshall Islands (612), dan Liberia (383). Kontribusi kapal berbendera Indonesia hanya 72 unit, kurang dari 2 persen. Itupun terbanyak jenis barge (tongkang) sebanyak 62 unit yang melayani ekspor ke Negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Pada tahun 2019, berdasarkan data dari Kemenhub, total eskpor batubara sebesar 461 juta ton dengan 7645 pengapalan. Jumlah kapalnya kira-kira hampir sama dengan tahun 2017. Adapun kekuatan armada curah kering (dry bulk carrier) perusahaan pelayaran nasional sebesar 182 unit, dengan kisaran usia kapal 15 – 30 tahun.

Kapal berbendera Indonesia jelas jauh dari cukup untuk melayani angkutan ekspor batubara yang selalu meningkat. Pada tahun 2020 ini, Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara sebanyak 550 juta ton, dengan proyeksi ekspor sebanyak 395 juta ton.

INSA (Indonesia National Shipowner Association) sudah memiliki peta jalan (roadmap) dalam menyambut Permendag 80/2018. Di dalam peta jalan “Beyond Cabotage” tersebut, tahap awal (tahun 2020) kepemilikan kapal sebanyak 10 persen, dan akan meningkat terus setiap tahun hingga mencapai 100 persen di tahun 2035.

Roadmap Beyond Cabotage INSA

Kekurangan kapal di setiap tahunnya akan dipenuhi dengan menyewa kapal asing. (Lihat Grafis Roadmap Beyond Cabotage INSA). Pada tahun ini INSA membutuhkan tambahan 42 unit kapal, dengan rincian Barge (4 unit), Handysize (3), Handymax (5), Supramax (10), Panamax (16), Post Panamax (3), dan 1 unit Capesize.

Namun, Permendag 80/2018 mencantumkan “escape clause”, yaitu pasal 5 yang berbunyi: “Dalam hal Angkutan Laut yang dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional masih terbatas ketersediaan atau tidak tersedia, Eksportir dan Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menggunakan Angkutan Laut yang dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing”.

Kebijakan Penggunaan Kapal Nasional untuk Ekspor/Impor Barang Tertentu, dapat dibaca di sini

Armada laut ekspor batubara memang masih terlalu sedikit. Namun rencana sudah ditetapkan dan langkah-langkah sudah dimulai. Implementasi Permendag 80/2018 seharusnya tak perlu mundur lagi. Walaupun masih ada pertanyaan penting lainnya, yaitu: berapakah ongkos angkutnya? [AF]