Home Berita Inpres Ekolognas 2020, Menguatkan INSW Namun Butuh Komitmen Integrasi yang Kuat

Inpres Ekolognas 2020, Menguatkan INSW Namun Butuh Komitmen Integrasi yang Kuat

365
1
SHARE

JMOL. Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (Ekolognas) pada 16 Juni 2020. Inpres Ekolognas 2020 ini merupakan pedoman kementerian/lembaga (K/L, pusat/daerah) dalam merealisasikan Rencana Aksi (RA) 2020-2024. Tujuannya memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Unduh Inpres No.5/2020 di sini

Secara teknis, Inpres ini memerintahkan dua hal. Yang pertama, menyederhanakan proses bisnis yang ada di setiap KL, dan kedua, mengintegrasikan sistem layanan setiap KL ke dalam sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW).

Inpres ditujukan kepada seluruh K/L yang mengurusi sektor terkait logistik seperti: keuangan, perhubungan, perdagangan, dan perindustrian. Aspek yang diintegrasikan mencakup perizinan, ekspor impor, logistik, kepelabuhan, distribusi barang, proses bisnis, dan transaksi pembayaran.

Dalam beleid yang dimaksud, Kementerian Perdagangan diintruksikan untuk mengintegrasikan sistem pengajuan perizinan ekspor dan impor. Mengintegrasikan proses bisnis pelaporan perdagangan antarpulau dengan proses bisnis keberangkatan dan kedatangan sarana pengangkut. Kementerian Perindustrian menyederhanakan proses bisnis untuk mengintegrasikan sistem pengajuan syarat perizinan ekspor dan impor. Sementara Menteri Perhubungan diminta mengintegrasikan sistem perijinan dan layanan ekspor, import dan logistik di lingkungan kerjanya, dan memperbaiki tata ruang kepelabuhanan, dan jalur distribusi barang.

Kementerian Keuangan bertanggung jawab mengatur ekosistem logistik nasional, melalui simplikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi. Kemenkeu akan  mengkolaborasikan sistem layanan logistik internasional dan domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta, serta adanya kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait.

Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Dhanang Widijawan mengatakan efektivitas Inpres Ekolognas ini masih perlu diuji karena secara empiris saat ini terdapat regulasi atau lembaga dengan tugas dan fungsi yang mirip.

Terdapat tiga regulasi sebelumnya yang dimaksud Dhanang, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Perpres Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI 2011-2025, dan Perpres Nomor 74 Tahun 2017 tentang Road Map e-Commerce 2017-2019. 

Ketiga regulasi di atas dan Inpres Ekolognas 2020 memiliki kesamaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai katalisator yang signifikan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi. Implementasi Inpres Ekolognas memerlukan interkoneksitas (benang merah) dengan regulasi dan peran/fungsi kelembagaan sebelumnya di atas. Mata rantai interkoneksitas menguatkan integrasi komitmen bersama untuk menata ekosistem logistik nasional secara efisien. [AS]