Home Artikel Imbalance Trade Masih Tinggi, Program Tol Laut Belum Efektif

Imbalance Trade Masih Tinggi, Program Tol Laut Belum Efektif

478
0
SHARE

JMOL. Pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden Kamis lalu (5/3/2020), Presiden Joko Widodo mengutarakan kegusarannya atas biaya logistik atau pengiriman antar daerah yang lebih mahal daripada ke/dari luar negeri. Presiden mencontohkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, Medan, Banjarmasin, dan Makassar yang jauh lebih mahal daripada pengiriman Jakarta ke Singapura, Hong Kong, dan Shanghai. Begitu pula dengan pengiriman dari Surabaya ke Makassar yang jauh lebih tinggi daripada dari Surabaya ke Singapura.

Atas biaya pengiriman/logistik yang mahal itu, Presiden menyatakan manfaat Program Tol Laut hingga kini tidak terlihat. Presiden menghendaki agar Program itu terus diakselerasikan karena tujuan awal program tol laut adalah mengurangi disparitas harga antar wilayah dan memangkas biaya logistik yang mahal.

Menurut Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, biaya pengangkutan kontainer domestik yang tinggi terutama mencakup masalah muatan balik, skala ekonomi, dan produktivitas.

Pada pengiriman Jakarta-Hongkong, misalnya, kargo balikan Hongkong-Jakarta sekitar 50-60% dari kapasitas kapal, sementara kargo balikan Padang-Jakarta hanya sekitar 10-20%. Di lain sisi, pengangkutan dari Jakarta ke Hongkong menggunakan kapal berkapasitas di atas 5.000 TEU’s, sedangkan kapal yang digunakan dari Jakarta ke Padang maksimal hanya 2.000 TEU’s.

Produktivitas pelabuhan juga mempengaruhi efisiensi biaya logistik. Pelabuhan di Hongkong dapat menangani 40-50 BPH (box per hour), sementara Pelabuhan Teluk Bayur hanya sekitar 10-20 BPH. Dengan demikian, SCI merekomendasikan peningkatan kapasitas kapal maupun armada moda transportasi lain untuk meningkatkan skala ekonomi.

Namun, upaya di atas harus dilakukan dengan perbaikan sistem konsolidasi muatan antar wilayah dengan menggunakan sistem informasi yang handal. Masalah konsolidasi tidaklah mudah karena jumlah pelabuhan di Indonesia yang terlalu banyak. Untuk itu diperlukan penataan struktur kepelabuhanan yang lebih baik. Selain itu, pelabuhan juga harus meningkatkan dan menerapkan standardisasi proses, peralatan dan teknologi, serta SDM.

Potensi Muatan Balik: Ikan

Upaya untuk peningkatan muatan balik Tol Laut harus didukung beberapa pihak terkait secara sinergis. Pemerintah daerah setempat, misalnya, perlu memanfaatkan Tol Laut untuk mengangkut produk dan komoditas potensialnya. Selain bermanfaat untuk mengisi muatan balik Tol Laut, hal itu berpotensi meningkatkan daya saing produk dan komoditas yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan perekonomian wilayahnya.

Menurut SCI, ada banyak potensi muatan dari propinsi di luar pulau Jawa, terutama di kawasan timur, seperti komoditas perikanan, pertanian, dan perkebunan. Khusus komoditas perikanan laut, potensinya sekitar 12 juta ton per tahun berasal dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk yang dilewati jalur Tol Laut. Sementara, konsumsi ikan terbanyak di Pulau Jawa, baik untuk konsumsi maupun industri. Dengan demikian, menurut SCI, komoditas perikanan sangat berpotensi menjadi muatan balik Tol Laut.

Baca: Sinergi Tol Laut dan Sektor Perikanan Dapat Atasi Problem Imbalance Trade

Bukan Tanggung Jawab Pelayaran

Direktur Namarin (National Maritime Institute), Siswanto Rusdi, mengatakan kurang tepat  membandingkan rute Jakarta – Singapura,  Hongkong dan lain sebagainya dengan rute Tol Laut. Rute-rute ekspor di atas sangat berbeda pembentukannya dibanding Tol Laut. Menurut Rusdi, ini sekaligus menunjukkan adanya perbedaan pendekatan sejak perencanaan awal tol laut.

“Sejak awal program tol laut menggunakan pendekatan ‘ship promote the trade‘, padahal ‘hukum besi’ pelayaran adalah ‘ship follow the trade‘. Pemerintah harus konsekuen jika demikian pendekatannya,” kata Rusdi.

Semata-mata mengandalkan pelayaran untuk mendorong tumbuhnya perdagangan yang seimbang (antar dua wilayah) akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, menurut Rusdi, pemerintah harus mau bersabar jika pendekatan “ship promote the trade” yang dipilih.

Problem imbalance trade merupakan cermin dari ketidakmerataan pembangunan atau ketimpangan ekonomi antara wilayah atau propinsi di Indonesia. Dan ini tentu saja bukan tanggung jawab sektor pelayaran. [AF]