Home Artikel Holding Pelindo, Kapitalisasi Terminal Peti Kemas Capai 13 Juta TEUs

Holding Pelindo, Kapitalisasi Terminal Peti Kemas Capai 13 Juta TEUs

615
0
SHARE

JMOL. Kementerian BUMN menargetkan holding BUMN Kepelabuhan selesai pada akhir tahun 2020 ini. Menteri BUMN Erick Thohir sudah membentuk tim percepatan peningkatan sinergi dan integrasi BUMN dalam layanan pelabuhan melalui SK-311/MBU/12/2019. Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja Sinergi dan Integrasi BUMN Pelabuhan dengan tertugas melakukan kajian pembentukan holding.

Elvyn G. Masassya, dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa hasil holding nantinya adalah “satu Pelindo” yang lebih efisien karena dimungkinkan terjadinya sharing aset dan peralatan, kemudahan transaksi bagi pengguna, serta standarisasi operasional, layanan, dan pengelolaan keuangan.

Elvyn juga menyebutkan ada dua tahapan pembentukan holding pelabuhan. Tahap pertama adalah pembentukan holding pada level Pelindo I hingga Pelindo IV. Tahap kedua adalah penyatuan anak usaha yang dimiliki seluruh Pelindo menjadi beberapa perusahaan pengelola (operating company).

Kedua tahapan tersebut dilakukan melalui proses kajian, pematangan aspek regulasi, implementasi pemilihan aspek-aspek operasional yang akan dijalankan, dan yang terakhir pembentukan holding Pelindo. Dua tahap dengan empat proses tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020 ini.

Port Cluster

Saat ini bisnis kepelabuhanan BUMN terbagi dalam empat wilayah yang dikelola oleh Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV.  Pelindo I mengelola 16 pelabuhan di empat propinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Pelindo II atau IPC mengoperasikan 12 pelabuhan di 10 propinsi. Pelindo III mengelola 43 pelabuhan di 7 propinsi. Pelindo IV mengelola 27 pelabuhan di wilayah timur Indonesia.

Pengajar bisnis maritim Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS, Dr. Saut Gurning menilai rencana holding dapat memberi dampak yang lebih baik terhadap logistik nasional dibanding kondisi eksisting, dengan catatan memenuhi sejumlah faktor.

Salah satunya menurut Saut, holding harus mengarah kepada port-cluster. Yaitu berorientasi pada spesifikasi trafik jasa misalnya kontainer, multi-purpose, curah kering, layanan marine/kapal, dan layanan penumpang.

“Penggabungan dalam skema trafik tertentu berpotensi memperkuat daya saing nasional, penciptaan nilai tambah ekonomi, serta efisiensi logistik nasional”, kata Saut kepada Jurnal Maritim, Kamis Sore (23/1).

Namun, pendekatan Port Cluster ini tentu akan mengubah pola pengelolaan pelabuhan oleh BUMN yang selama ini berbasis regional atau lokasi menjadi berbasis kluster trafik kapal atau cargo. Perlu strategi untuk menghadapi perubahan pola pengelolaan tersebut.

Saut melihat klaster peti kemas relatif lebih siap untuk diintegrasikan. Kapitalisasi penggabungan portofolio terminal peti kemas Pelindo I – IV diperkirakan berkisar 12-13 juta TEUs secara nasional, sehingga layak secara komersil. Selain itu, ‘holding terminal peti kemas’ juga sesuai dengan upaya penguatan jasa ekspor-impor dan efisiensi logistik yang diinginkan pemerintah.

Opsi Dua Pelindo

Pengamat kemaritiman dari NAMARIN, Siswanto Rusdi mengatakan rencana holding BUMN kepelabuhanan belum tentu mulus mengingat ada dua hal yang berpotensi menjadi hambatan. Yang pertama, penanganan terhadap pelabuhan yang merugi di masing-masing Pelindo. Kedua, soal regulasi, dimana usaha kepelabuhanan saat ini diatur dalam UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran, dan berbagai Peraturan Pemerintah, SK Menteri Perhubungan dan lain-lain sebagai rambu bagi pelaku usaha.

Integrasi usaha terminal peti kemas, misalnya, tidak mudah dan tidak cepat mengingat jenis layanan ini sudah menjadi kontributor utama pendapatan untuk masing-masing Pelindo.

“Jika ditarik ke holding, harus dipikirkan sumber ‘subsidi silang’ untuk membiayai pelabuhan yang masih merugi” kata Siswanto.

Kemudian terkait regulasi dimana pemberian konsesi dari negara (Kemenhub) yang jatuhnya kepada masing-masing Pelindo (I – IV), bukan kepada anak usahanya. Hal ini tentu membutuhkan perubahan pada perjanjian konsesi.

“Jika ingin mempercepat holdingisasi, hal-hal seperti ini harus diperhatikan karena pengalihan status konsesi melibatkan Kemenhub. Ini belum termasuk jika terminal tertentu sudah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga,” lanjutnya.

Siswanto menyarankan Kementerian BUMN untuk  mempertimbangkan opsi “dua pelindo”, disamping opsi “satu pelindo” yang sudah mengemuka. Misalnya, Pelindo I dan Pelindo II (menjadi lead) digabung menjadi “Pelindo Barat”. Kemudian Pelindo III dan IV menjadi “Pelindo Timur’, dengan Pelindo III sebagai lead. Pada opsi Dua Pelindo ini, orientasi regional tetap dipertahankan sehingga tidak ada perubahan yang berarti pada aspek regulasi dan operasional. Adapun aspek konektivitas, kemudahan transaksi dan kualitas layanan, seperti yang diharapkan oleh pengguna jasa pelabuhan, menurut Siswanto dapat dicapai tanpa melalui strategi holding. [AS]