Home Berita Menko Maritim: Bakamla Segera Menjadi Coast Guard Indonesia

Menko Maritim: Bakamla Segera Menjadi Coast Guard Indonesia

1556
1
SHARE

JMOL. Pemerintah akan menetapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Coast Guard Indonesia. Demikian disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka Rapat Umum Anggota INSA ke XVII, di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Walau tidak dijelaskan kapan waktunya, penetapan Bakamla sebagai single agent tersebut akan mengakhiri kondisi multi agency atau ketiadaan badan tunggal penjaga laut dan pantai, yang kerap dikeluhkan para pebisnis pelayaran nasional.

Bakamla atau KPLP?

Selama ini, setidaknya ada lima lembaga (selain TNI AL) yang beroperasi di laut dan memiliki armada patroli yang cukup besar, yaitu Bakamla, KPLP, Bea Cukai, Polair, dan PSDKP. Diantara kelimanya, KPLP dan Bakamla disebut-sebut berpeluang menjadi coast guard Indonesia.

Bakamla RI dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. UU Kelautan 2014 tersebut mencabut UU No 6 tahun 1996 tentang Perairan. Bakamla sendiri merupakan revitalisasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang terbentuk tahun 1972, melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung. Kemudian pada 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Adapun KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, dan tercatat sebagai organisasi tertua di Indonesia yang melaksanakan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia. KPLP kini berada di tingkat direktur pada Direktorat Jendral Perhubungan Laut (DJPL) Kemenhub.

Sebelum UU Kelautan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (pasal 276) mengamanatkan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (PLP, Sea and Coast Guard) yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam penjelasan UU yang sama, disebutkan bahwa penjagaan laut dan pantai merupakan pemberdayaan Bakorkamla dan penguatan KPLP.

Setelah sepuluh tahun lebih, kabarnya saat ini Kemenhub melalui DJPL baru tengah menyusun RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Penjagaan Laut dan Pantai. RPP PLP ini kemungkinan akan memperkuat KPLP menjadi Penjaga Laut dan Pantai sesuai amanat UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. Walaupun, “pemberdayaan Bakorkamla” tidak dimungkinkan karena sudah menjadi Bakamla, sejak UU No. 32/2014 tentang Kelautan disahkan.

Investasi Asing

Menko Luhut memberikan tanggapan atas pertanyaan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto terkait investasi asing di industri pelayaran.

“Saya minta kepada INSA agar memberikan feedback tentang aturan, kalau memang masuk akal kenapa tidak (dipertimbangkan). Soal investasi asing, saya minta jangan memikirkan diri sendiri sebab kita juga bagian dari masyarakat internasional, yang jelas national interest di atas segalanya,” kata Menko.

Baca: 8 Tahun IPKA, Investasi Asing Masih Boleh di 25 Jenis Kapal

Menko Luhut mendorong agar anggota INSA untuk menggunakan kapal produksi dalam negeri. Pemerintah terus berupaya menurunkan suku bunga, dengan tetap melihat mekanisme pasar. Suku bunga akan turun sejalan dengan penurunan current account defisit Indonesia.

Hingga saat ini, armada pelayaran niaga nasional berjumlah lebih dari 25 ribu unit kapal, atau naik 323 persen dar hanya sekitar 6 ribu kapal di tahun 2005 saat asas cabotage ditetapkan. Kapal-kapal niaga berbendera Indonesia kini menguasai 100 persen pangsa angkutan barang dalam negeri. [AF]

1 COMMENT

Comments are closed.