Home Berita ASEAN MTWG ke-40, Indonesia Paparkan Perkembangan Program Strategis Transportasi Maritim ASEAN

ASEAN MTWG ke-40, Indonesia Paparkan Perkembangan Program Strategis Transportasi Maritim ASEAN

396
0
SHARE

JMOL. Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memaparkan program dan kegiatan di sektor transportasi laut di bawah Kuala Lumpur Transport Strategic Plan (KLTSP) 2016-2025. KLTSP adalah rencana induk 10 (sepuluh) tahun untuk sektor transportasi ASEAN, yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional.

Plt. Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Yudhonur Setyaji, memaparkan 10 program dalam pertemuan ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG) ke-40 yang berlangsung secara virtual dari Selasa hingga Rabu kemarin (10/3).

Pertama, Program peningkatan Akses ke Pelabuhan. Indonesia telah mengerjakan proyek pembangunan jalan untuk mendukung akses pelabuhan, seperti Jalan Tol Lintas Sumatera, Tol Manado-Bitung, dan Tol Balikpapan-Samarinda.

Dalam hal ini, Yudho menyampaikan informasi terbaru tentang mekanisme koordinasi nasional antara infrastruktur di pelabuhan dan jalan untuk akses yang lebih baik ke pelabuhan. Dimana koordinasi pembangunan akses jalan dari dan ke pelabuhan dimotori oleh Kemenko Perekonomian. Pembangunan jalan merupakan wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedangkan pembangunan infrastruktur Pelabuhan merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan.

Kedua, perkembangan dari implementasi Rute RoRo Bitung-Davao/General Santos dan Rute RoRo Dumai-Malaka. Kedua rute ini termasuk Pilot Project untuk ASEAN Single Shipping Market (ASSM).

Mengenai Rute Bitung-Davao/General Santos, Pemerintah Indonesia dan Filipina telah sepakat untuk mempertahankan rute tersebut, dan tidak membatasi pelayaran hanya dilayani oleh kapal RoRo saja.

Sejak tahun 2017, sebuah kapal kargo konvensional bernama KM Gloria 28 sudah melayani ekspor impor antara Bitung-Tahuna (Indonesia) dan Davao (Filipina Selatan).

“Terlepas dari dampak Pandemi Covid-19, KM Gloria 28 melakukan voyage selama 3 atau 4 kali sepanjang tahun 2020″, kata Yudho.

Selain itu, ada jalur ekspres Reefer dengan basis di Manila, yang diusulkan untuk berlayar dengan rute tersebut, dan seterusnya ke China, Vietnam (Ho Chi Minh), atau Lahad Datu (Malaysia) dengan kapal MV. Baltic Summer dengan fokus membawa kargo kering dan beku.

Pada Rute Dumai-Malaka, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk menunda pembahasan karena Pandemi Covid-19. Namun menurut Yudho, masing-masing negara tetap mempersiapkan dan mengadakan konsultasi internal untuk dapat melanjutkan pembahasan pada kesempatan pertama.

Baca: Ini Tiga Rute Prioritas Dalam ASEAN Ro-Ro Shipping Network

Ketiga, Indonesia menegaskan komitmen untuk mendukung Green Ship Strategy dengan menetapkan kewajiban penggunaan bahan bakar Low Sulfur (maksimal 0,5 % m/m), termasuk pengunaan Bahan Bakar B20 dan B30 yang memiliki kandungan sulfur di bawah 0,5 m/m; kewajiban penggunaan Scrubber bagi kapal yang masih menggunakan bahan bakar high sulfur.

Indonesia juga menerapkan kewajiban penerapan energy efficiency untuk mengurangi Emisi CO2, peremajaan Kapal yang dimulai dari kapal-kapal milik negara, penggunaan alat bantu navigasi yang ramah lingkungan dengan energi surya (Solar Cell), serta kewajiban pelaporan konsumsi bahan bakar kapal untuk semua kapal berbendera Indonesia.

Baca: Mulai 2019, Pelayaran Nasional Wajib Laporkan Konsumsi BBM Kapal

“Kami juga menyampaikan program terbaru Ditjen Perhubungan Laut, yaitu Aplikasi Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal untuk semua kapal berbendera Indonesia, yang dapat digunakan di mana,” kata Yudho.

Keempat, rencana “Same Risk Area” antara Indonesia, Malaysia dan Singapura yang diwujudkan dengan melakukan survei organisme laut di perairan pelabuhan (Port Biological Baseline Survey/PBBS), sesuai ketentuan dalam Konvensi BWM Guidance G7. PBBS dilakukan di 6 (enam) lokasi di indonesia, yaitu di Belawan, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makasar dan Bitung.

PBBS yang dilaksanakan melalui kerjasama antara Ditjen Perhubungan Laut dan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut, akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi organisme di alur pelayaran, tempat berlabuh dan sandar kapal. PBBS juga dapat dijadikan acuan dalam mengelola risiko dan menetapkan langkah-langkah mitigasi jika diperlukan.

“Indonesia sangat mendukung adanya pembahasan tersendiri yang melibatkan para peneliti atau ilmuwan, untuk dapat saling bertukar informasi dan menyusun pedoman penerapan “Same Risk Area,” jelas Yudho.

Kelima, Implementasi Maritime Labour Convention 2006. Sejak 12 juni 2018, konvensi MLC 2006 secara penuh telah diterapkan terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia. Secara rutin, Ditjen Perhubungan Laut terlibat dalam laporan pelaksanaan MLC 2006 kepada ILO melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Untuk meningkatkan kualitas aturan dan kebijakan terkait MLC 2006, Ditjen Perhubungan Laut telah menyusun rancangan Peraturan Menteri, yang saat ini berada dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam meningkatkan kualitas pengawasan, Ditjen Perhubungan Laut bekerjasama dengan AMSA (Australia Maritime Safety Agency) mengadakan pelatihan bagi Marine Inspector dan Port State Control (PSC) dan Training Of Trainer for MLC 2006.

Yang keenam, ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) terkait Pandemi Covid-19. Indonesia menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan, salah duanya adalah memfasilitasi repatriasi dan pergantian awak kapal (crew change).

“Sampai saat ini, Indonesia telah memfasilitasi repatriasi terhadap 63,598 orang pelaut dan crew change 6,752 pelaut”, kata Yudho.

Untuk meminimalisir akses keluar masuk Indonesia guna mencegah penyebaran Pandemi, ditetapkan 11 lokasi Pelabuhan beserta Standar Operasional Prosedur untuk repatriasi dan pergantian awak kapal, yakni Belawan, Tanjung Balai Karimun, Batam, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Benoa, Ambon, Bitung, dan Sorong.

Selama masa pandemi Covid-19, Indonesia juga memberi banyak kemudahan bagi para Pelaut, antara lain dalam hal revalidasi sertifikat.

“buku pelaut yang habis masa berlaku ketika pelaut masih di atas kapal dan dalam kondisi kapal tidak dapat masuk pelabuhan atau negara yang disinggahi menerapkan kebijakan lockdown terkait covid-19, maka buku pelaut tersebut dinyatakan berlaku. Perusahaan juga diharuskan bertanggung jawab terhadap tambahan biaya pemulangan, perawatan medis, biaya apapun terkait pemberangkatan atau pemulangan pelaut akibat pandemi Covid-19, dan jika dianggap perlu, perusahaan harus memastikan asuransi atau jaminan keuangan lainnya,” Yudho menjelaskan.

Terhadap kapal Indonesia, pemerintah dapat memberikan “exemption” atas minimum Safe Manning Document jika ada awak kapal yang harus diturunkan namun belum ada penggantinya.

Terakhir, yang ketujuh. Implementasi Electronic Data Interchange (EDI) di Pelabuhan-Pelabuhan ASEAN serta Kerjasama tentang Penerbitan, Penerimaan, serta Pertukaran Sertifikat Elektronik (E-Certificate).

Tujuan program ini untuk mempermudah negara-negara ASEAN memperoleh informasi sertifikat yang berhubungan dengan port clearance, sehingga mempercepat proses port clearance.

Yudho memaparkan, saat ini Indonesia masih fokus mengembangkan INAPORTNET yang terintegrasi dengan INSW dan memenuhi standar Internasional. Adapun penerbitan e-certificate masih menunggu dukungan perangkat hukum dan solusi otentifikasi serta keamanan e-certificate.

ASEAN MTWG

ASEAN MTWG adalah pertemuan ASEAN di tingkat teknis yang membahas program dan kegiatan di sektor transportasi laut di bawah Kuala Lumpur Transport Strategic Plan (KLTSP) 2016-2025. Adapun KLTSP adalah rencana induk 10 (sepuluh) tahun untuk sektor transportasi ASEAN, yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional.

Melalui ASEAN MTWG, negara-negara Anggota ASEAN akan menjalin kerjasama dengan mitra dialog seperti Cina, Jepang, dan Republik Korea, serta mitra internasional seperti Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengenai kepentingan bersama untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan dalam sektor transportasi laut. Hasil dari pertemuan ASEAN MTWG ini kemudian akan dilaporkan pada tingkat Pertemuan yang lebih tinggi, yaitu Senior Transport Officials Meeting (STOM), yang selanjutnya akan dilaporkan lagi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM).

Thailand sebagai tuan rumah pada pertemuan ASEAN MTWG ke-40 kali ini, dan diikuti oleh perwakilan dari seluruh negara ASEAN. Bertindak selaku Chairman adalah Mr. Somchai Sumanuskajonkul, Deputy Director General of Marine Department of Thailand. Sedangkan Vice Chairman adalah Ms. Tran Thi Tuyet Mai Anh, Director of International Cooperation Department of Vietnam.

Delegasi Indonesia diketuai oleh Plt. Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Yudhonur Setyaji mewakili Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dengan anggotanya adalah perwakilan dari tiap-tiap Direktorat di Ditjen Perhubungan Laut, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Internasional (PFKKI) Kementerian Perhubungan, dan Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. [AS]