Home Artikel 8 Tahun IPKA, Asing Masih Boleh di 25 Jenis Kapal

8 Tahun IPKA, Asing Masih Boleh di 25 Jenis Kapal

342
0
SHARE

JMOL. Kebijakan (dispensasi) penggunaan kapal asing diberlakukan sejak tahun 2011, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan. PP tersebut mengubah secara substansial pasal 5 dan menambahkan pasal 260a pada PP No 20 Tahun 2010. Disebut subtansial karena PP No 22 Tahun 2011 mengatasi perbedaan tafsir tentang lingkup penerapan azas cabotage di Indonesia.

Untuk diketahui, sebelumnya, pada PP No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, azas cabotage diterapkan pada semua jenis kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Kemudian dengan hadirnya PP No 22 Tahun 2011, azas cabotage hanya berlaku pada kegiatan angkutan laut yang mengangkut penumpang/barang antar pelabuhan domestik (shipping). Untuk kegiatan lain yang bukan shipping, pemerintah memperbolehkan penggunaan kapal asing selama tidak ada atau belum tersedia kapal sejenis yang berbemdera Indonesia.

Selanjutnya, masih di bulan dan tahun yang sama, Kementerian Perhubungan menerbitkan prosedur pemberian ijin (kapal asing) secara lebih rinci dalam Permenhub PM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian
Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang.

Permenhub IPKA tersebut, sebut saja demikian, lahir melalui proses pembahasan yang melibatkan pemangku kepentingan yaitu wakil dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, Badan Pengelola Minyak dan Gas (sekarang SKK Migas), dan Asosiasi Pengusaha Kapal Nasional (INSA).

Setiap tahun, jenis kapal asing yang masuk daftar dispensasi selalu dievaluasi dan direvisi, menyesuaikan perkembangan kepemilikan dan ketersediaan kapal sejenis yang berbendera Indonesia. Untuk menjaga kepentingan perusahaan pelayaran nasioanal, Permenhub IPKA mensyaratkan keterlibatan perusahaan pelayaran nasional sebagai operator.

25 Jenis Kapal

Dalam IPKA, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencantumkan 3 syarat, yaitu jenis kegiatan, jenis kapal, dan spesifikasi kapal.

Perbandingan IKPA 2011 dan 2019

Awalnya di 2011, izin penggunaan kapal asing diberikan untuk enam jenis kegiatan. Sejak 2018, jenis kegiatan bertambah menjadi 8 jenis kegiatan (Permenhub No PM 92 Tahun 2018). Dua kegiatan yang baru adalah pembangkit listrik (floating power plant) dan konstruksi pembangunan dermaga. (Lihat Tabel).

Demikian juga tentang spesifikasi, yang baru muncul di tahun 2018. Sebelumnya, pemerintah hanya mencantumkan jenis kapalnya saja. Sejak tahun 2018, kebijakan IPKA mulai lebih detil. Daftar dispensasi tidak hanya jenis kapal, namun sudah berikut spesifikasinya.

Singkat cerita, hingga akhir tahun 2020 nanti, masih terdapat 25 jenis kapal (beberapa dengan spesifikasi tertentu) di delapan jenis kegiatan non-shipping, yang diperbolehkan menggunakan kapal asing. Tentunya, hingga shipowner nasional mampu memilikinya. [AF]