Home Artikel 8 Tahun IPKA, Asing Masih Boleh di 25 Jenis Kapal

8 Tahun IPKA, Asing Masih Boleh di 25 Jenis Kapal

1220
2
SHARE

JMOL. Kebijakan (dispensasi) penggunaan kapal asing diberlakukan sejak tahun 2011 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan. PP tersebut mengubah secara substansial pasal 5 (dengan menambahkan pasal 260a) pada PP No 20 Tahun 2010. Disebut subtansial karena PP No 22 Tahun 2011 mengatasi perbedaan tafsir tentang lingkup penerapan azas cabotage di Indonesia.

Untuk diketahui, pada PP sebelumnya (PP No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan), azas cabotage diterapkan pada semua jenis kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Dengan hadirnya PP No 22 Tahun 2011, azas cabotage hanya berlaku pada kegiatan angkutan laut yang mengangkut penumpang/barang antar pelabuhan domestik (shipping). Untuk kegiatan lain yang non-shipping, pemerintah masih memperbolehkan penggunaan kapal asing selama tidak ada atau belum tersedia kapal sejenis yang berbendera Indonesia.

Selanjutnya, masih di bulan dan tahun yang sama, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan prosedur pemberian ijin (kapal asing) melalui Permenhub PM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang.

Permenhub IPKA tersebut, sebut saja demikian, lahir melalui proses pembahasan yang melibatkan pemangku kepentingan yaitu wakil dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, Badan Pengelola Minyak dan Gas (sekarang SKK Migas), dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional (INSA).

Setiap tahunnya, jenis kapal asing yang masuk daftar dispensasi dievaluasi dan direvisi, menyesuaikan perkembangan kepemilikan dan ketersediaan kapal sejenis yang berbendera Indonesia. Kemudian untuk menjaga kepentingan perusahaan pelayaran nasional, Permenhub IPKA mensyaratkan keterlibatan perusahaan pelayaran nasional sebagai operator.

25 Jenis Kapal

Dalam IPKA, Kemenhub mencantumkan 3 syarat, yaitu jenis kegiatan, jenis kapal, dan spesifikasi kapal.

Perbandingan IKPA 2011 dan 2019

Sejak tahun 2018, kebijakan IPKA mulai lebih detil. Daftar dispensasi tidak hanya jenis kapal, namun sudah mencantumkan spesifikasinya. Misalnya pada IPKA tahun 2011, izin penggunaan kapal asing diberikan untuk 6 jenis kegiatan. Sementara di IPKA tahun 2018, jenis kegiatan bertambah menjadi 8 jenis (Permenhub No PM 92 Tahun 2018). Tambahan 2 kegiatan adalah pembangkit listrik (floating power plant); dan konstruksi pembangunan dermaga. Spesifikasi kapal juga baru muncul pada tahun 2018, dimana IPKA sebelumnya hanya mencantumkan jenis kapalnya. (Lihat Tabel).

Singkat cerita, hingga akhir tahun 2020 nanti, penggunaan kapal asing masih diperbolehkan untuk 8 jenis kegiatan, 25 jenis kapal dengan spesifikasi tertentu. Tentunya, hingga tersedianya kapal berbendera Indonesia dengan jenis dan spesifikasi yang setara. [AF]

2 COMMENTS

Comments are closed.