Home Artikel Industri Pelayaran Dunia Hambat Kebijakan Perubahan Iklim IMO

Industri Pelayaran Dunia Hambat Kebijakan Perubahan Iklim IMO

363
0
SHARE

JMOL  Meski berkontribusi hampir 3% dari total emisi gas rumah kaca dunia, komitmen industri pelayaran terhadap Paris Agreement masih rendah. Para pelaku industri pelayaran masih berusaha mempertahankan bisnis modelnya dengan cara mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang terkait emisi karbon. Demikian isi kesimpulan dari kajian yang InfluenceMap yang dirilis Oktober 2017 ini.

Paris Agreement adalah kesepakatan internasional untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diberlakukan mulai 2020. Kesepakatan pengganti Protokol Kyoto ini adalah hasil dari Konferensi Perubahan Iklim PBB 2015 (disebut juga COP 21) di Le Bourget, Paris. Sebanyak 195 negara berkomitmen menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius (2C) dan berupaya menekan hingga 1,5 C.

Untuk mencapai target di atas, disepakati langkah-langkah antara lain: mempercepat pengurangan emisi di semua sektor, menghadirkan sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi yang transparan, adaptasi dan pemulihan dari kerusakan akibat perubahan iklim, serta skema pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

International Maritime Organization (IMO), badan PBB yang mengurusi pelayaran mendukung Paris Agreement melalui tiga kebijakan, yaitu: GHG emissions regulations, Energy efficiency regulations, dan Carbon pricing policies.

Sikap Asosiasi Terhadap Kebijakan Perubahan Iklim IMO (InfluenceMap, 2017)

Survei mengungkap fakta bahwa para pelaku Pelayaran dunia saat ini masih berada di luar track dari skenario Paris Agreement yang diterapkan IMO. Mereka melalui negara anggota IMO berusaha mempertahankan bisnis modelnya dengan cara mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pada sidang-sidang komisi (MPEC) hingga Council di IMO yang terkait dengan pemgurangan emisi karbon.

Padahal, IMO sudah memprediksi bahwa emisi dari sektor pelayaran global akan tumbuh hingga 250% pada tahun 2050. Sehingga, jika tidak ada perubahan komitmen dari para pelaku pelayaran/shipowner, maka aktivitas pelayaran dunia akan berkontribusi sebesar 17% dari total produksi gas rumah kaca dunia di tahun 2050.  Dengan angka kontribusi sebesar itu, sektor pelayaran dunia mungkin akan berkontribusi pada kegagalan pencapaian target Paris Agreement.

Shipowner Korporasi Cenderung Pasif

Dalam laporan yang bertajuk  “Corporate capture of the UN IMO” itu, disebutkan bahwa tiga asosiasi industri pelayaran yang paling berpengaruh di dunia, yaitu: ICS (International Chamber of Shipping), BIMCO (Baltic and International Maritime Council) dan WCS (World Shipping Council) secara aktif melakukan lobby agar upaya pengurangan emisi gas rumah kaca ditunda, dari 2020 menjadi 2023.

Peta Lobby Asosiasi Pelayaran di IMO (InfluenceMap, 2017)

Mereka juga gencar melakukan lobi agar regulasi pengurangan emisi karbon (GHG emissions regulations) tidak bersifat mengikat, menolak regulasi efisiensi energi (Energy efficiency regulations), serta tidak mendukung kebijakan karbon (Carbon pricing policies). ICS, asosiasi pelayaran yang paling berpengaruh (mewakili 80% jumlah armada kapal di dunia), menjadi asosiasi yang paling aktif memimpin upaya menghambat Paris Agreement di sektor pelayaran tersebut.

Jika melihat lebih dalam, peta keanggotaan dalam asosiasi pelayaran dunia sangatlah terfragmentasi. Sebagian besar anggota merupakan shipowner individual, yang didominasi pengusaha asal Yunani dan umumnya menguasai kepemimpinan Asosiasi. Shipower individual umumnya menolak Paris Agreement, sementara shipowner korporasi lebih banyak pasif dan cenderung menyerahkan urusan lobi kebijakan kepada Asosiasi.

Namun, yang menggembirakan adalah sikap beberapa shipowner korporasi, terutama yang berasal negara-negara Skandinavia. Swedish Shipowners Association dan Danish Shipping sejak dua tahun yang lalu menyatakan dukungan mereka pada upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Perusahaan Stena Line terlibat aktif dalam program decarbonisasi sektor pelayaran mulai tahun 2050 yang digagas Uni Eropa. IMO sangat berharap sikap positif seperti di atas dapat diikuti oleh para pelaku pelayaran dunia lainnya. [AS]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here